Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan yang menarik untuk memikat minat investor dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pemerintah menyadari keterbatasan fiskal tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan IKN yang membutuhkan dana yang sangat besar," kata Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan dalam acara "Peluang Investasi dan Pembiayaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara" di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 13 September 2023.
Secara umum, pemerintah akan mengandalkan empat sumber pendanaan untuk pembangunan IKN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pemerintah daerah, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni.
| Baca juga: Pemerintah Buka Skema KPBU untuk Pembangunan Hunian ASN di IKN Nusantara |
Pemerintah akan memprioritaskan skema KPBU
Namun, Scenaider mengatakan pemerintah akan memprioritaskan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN. Hal tersebut dikarenakan skema KPBU dapat mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah akan menyiapkan skema KPBU yang lebih sederhana dan cepat," ujar dia.
Skema KPBU yang disiapkan pemerintah akan memiliki jangka waktu penyelesaian yang lebih pendek, yaitu enam bulan untuk proyek-proyek yang diinisiasi oleh swasta. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan berbagai insentif kepada investor, termasuk insentif perpajakan.
Scenaider menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pembangunan IKN. Pemerintah juga akan menjamin kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan pembangunan IKN.
"Ini akan jalan terus karena undang-undangnya sudah ada jadi kepastian hukumnya akan terus kita lakukan dan konsistensi dari administrasi pemerintahan juga akan mendukung ini," ucap Scenaider.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
