"Paling tidak ada tiga yang selalu menjadi pertimbangan pemerintah, Pertama daya beli masyarakat. Pemerintah ingin supaya daya beli masyarakat tidak terlalu terganggu," ujar Edy dilansir Media Indonesia, Sabtu, 3 September 2022.
Edy menjelaskan jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, pasti akan berdampak pada harga barang lain. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan berapa besar dampak tersebut pada daya beli masyarakat.
| Baca juga: Isu Harga Pertalite Naik, Luhut: Masyarakat Mohon Percaya Pemerintah! |
Guna memitigasi atau meminimalkan dampak tersebut, Edy mengatakan pemerintah telah memutuskan mempertebal bantuan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah.
Pertimbangan kedua, lanjutnya, terkait keuangan negara. Selama ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung beban cukup besar untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi khususnya BBM.
Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran untuk subdisi dan kompensasi energi sekitar 16,2 persen dari total belanja atau senilai Rp502,4 triliun.
"Itu membebani APBN yang merupakan uang rakyat. Ini yang harus dijaga. Anggaran untuk subdisi dan kompensasi energi sekitar 16 persen dari total belanja. Jika dibandingkan dengan anggaran untuk gaji pegawai hanya sekitar 14 persen atau anggaran kesehatan sebesar lima persen dari total belanja," jelasnya.
Pertimbangan ketiga, ia melanjutkan, terkait kesehatan keuangan dari badan usaha yaitu PT Pertamina (Persero). Dia bilang, harga jual BBM bersubsidi untuk jenis pertalite yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp7.650 per liter. Padahal harga keekonomiannya di atas harga tersebut (sekitar Rp17.100 per liter).
"Pertamina merugi jika dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga pemerintah menutupnya melalui subsidi atau kompensasi," ucapnya.
Ia menambahkan, untuk menyeimbangkan tiga pertimbangan tersebut tidak mudah. Pemerintah perlu melakukan analisis agar keputusan tersebut tepat.
Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya akan memutuskan. Namun, ia mengakui tidak mengetahui keputusan apa yang akan diambil serta kapan hal itu akan disampaikan pada publik.
"Terus terang kami belum tahu," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
