Ilustrasi Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin - - Foto: MI/ Ramdani

UU Cipta Kerja Capaian Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Ekonomi hipmi Omnibus Law UU Cipta Kerja 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Annisa ayu artanti • 20 Oktober 2020 12:17
Jakarta: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai pemerintah telah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
 
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming mengatakan capaian tersebut terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja meski menuai kritik sejumlah kelompok.
 
Dengan pengesahan Omnibus Law tersebut, pemerintahan Jokowi dianggap sudah berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan investasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha dalam lima tahun pemerintahan Jokowi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sendiri menargetkan pencapaian investasi 2020 sebesar lebih dari Rp880 triliun atau sekitar 11 persen lebih tinggi dibanding 2019," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Oktober 2020.
 
Maming menuturkan perlambatan ekonomi dirasakan sejumlah pengusaha di Indonesia terutama penurunan nilai ekspor. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya insentif yang diberikan pemerintah, melainkan belum adanya perbaikan fundamental dalam kemudahan berusaha. Karena itu, insentif akan sulit didapat jika tidak didukung regulasi yang tepat.
 
"Banyak orang berpandangan Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya," ucapnya.
 
Lebih lanjut, poin penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni mengupayakan jaminan yang lebih baik bagi tenaga kerja seperti jaminan pendapatan dan jaminan lebih baik bidang sosial.

 
Di sisi lain, payung hukum baru tersebut telah membuka kesempatan yang luar biasa bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
 
"Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja. Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir Undang-Undang Cipta Kerja ini," ungkap dia.
 
Selain itu, pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir dari perspektif dunia usaha salah satunya kenaikan peringkat kemudahan berusaha dalam investment grade.
 
"Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada 2015 menjadi peringkat ke-72 pada 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada 2019 dan 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020," tutur dia.
 
Dengan begitu, kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan perbaikan walaupun dalam dua tahun terakhir perbaikan itu sedikit melambat.

 
Adapun yang harus diperbaiki yaitu mempermudah regulasi perizinan, mendorong investor lokal untuk bekerja sama dengan investor asing, dan meningkatkan ekspor.
 
"Jika unsur kemudahan berbisnis ini diprioritaskan dan difokuskan, maka kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke-40 sebagaimana yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga, tidak lagi jauh tertinggal dengan Malaysia dan Thailand serta bisa lebih baik ketimbang Vietnam," pungkasnya.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif