Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma mengungkapkan, instrumen APBN bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi. Termasuk kinerja kementerian/lembaga (K/L) dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program-program penanganan covid-19.
"Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian," ucap Panutan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Juni 2021.
Kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi Belanja Barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1 persen (yoy), yang pada 2020 terkontraksi negatif 19,0 persen.
Hal ini dipengaruhi oleh dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat di tahun 2020 di awal pandemi. "Terlihat Kemenkes, Kemenkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan, dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan," tuturnya.
Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,4 persen (yoy) yang dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda pada 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian.
Belanja modal K/L sampai dengan April 2021 mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 132,4 persen jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 30,5 persen.
Sementara itu, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 21 Mei 2021 mencapai Rp183,98 triliun (atau 26,3 persen dari pagu). Hingga April 2021, belanja negara dan pembiayaan investasi tumbuh signifikan dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.
Belanja negara hingga April 2021 sebesar Rp723,0 triliun (tumbuh 15,9 persen), sebagai stimulus ke perekonomian dan akselerasi penanganan covid-19.
"Kebijakan kontra siklus ini memang sedang digencarkan pemerintah untuk dilakukan sebesar mungkin pada kuartal satu. Terlebih dengan antisipasi terjadinya lonjakan covid-19, maka banyak dilakukan refocusing pada belanja negara," imbuh Panutan.
Panutan menjelaskan, belanja diprioritaskan untuk penanganan covid-19 dan melindungi masyarakat serta membantu UMKM. Ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan serta menciptakan resiliensi atau kemampuan beradaptasi terhadap kondisi pandemi.
Sementara untuk Belanja Non-KL juga tumbuh sebesar 17,7 persen, didukung manfaat pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program pra-kerja. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tumbuh 0,9 persen.
Pembiayaan investasi juga tumbuh 552,0 persen. Termasuk pencairan investasi pada LMAN pembebasan tanah untuk Proyek Strategis nasional (PSN) mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Realisasi belanja Bansos K/L sampai dengan April 2021 sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya. Dimanfaatkan untuk pelaksanaan PKH, Program Sembako, dan Bansos Tunai dalam rangka PEN, serta pelaksanaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan pendidikan melalui program KIP Kuliah, dan Program Indonesia Pintar untuk anak sekolah.
"Realisasi Bansos sampai dengan 30 April 2021 mencapai Rp61,4 triliun tumbuh 0,1 persen (yoy). Manfaat langsung kepada masyarakat adalah pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin peserta PBI JKN Rp154 triliun," pungkas Panutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
