Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi e-procurement academy BUMN, tender info terpusat, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat sertifikasi gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan BUMN yang diresmikan dalam acara peluncuran peningkatan mutu sistem pengadaan BUMN. Serta memperluas pasar produk UMK binaan BUMN.
"Dukungan yang diberikan Kemenperin kepada kita harus sangat diapresiasi. Ini memperbaiki ekosistem kita dengan adanya Sertifikasi TKDN untuk UMKM dan juga bagaimana kita membangun digital procurement dan procurement academy," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis, 9 September 2021.
Pemerintah dan BUMN terus berkomitmen untuk menjadikan UMKM naik kelas. Dimulai dari membangun suatu ekosistem digital marketplace dengan adanya pasar digital (PaDi) UMKM hingga adanya sertifikasi TKDN bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan.
Erick mengatakan saat ini terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi pada 31 Agustus 2021 mencapai Rp10,4 triliun.
"Ini membuktikan BUMN yang tadinya memiliki tender tertutup sekarang terbuka untuk para sahabat UMKM. Apalagi dengan adanya sertifikasi ini yang lebih memastikan bahwa UMKM sudah sesuai standar dan produk-produknya juga TKDN," pungkas Erick.
Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan terdapat potensi yang sangat besar terhadap belanja barang dan jasa produk-produk dalam negeri melalui BUMN. Hal ini yang menginisiasi Kemenperin untuk menandatangani MoU dengan KBUMN.
Dengan MoU tersebut, sebanyak 6.213 UMK binaan dari 20 BUMN akan mendapat sertifikasi TKDN. UMK yang disertifikasi merupakan pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman pendanaan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.
"Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan TKDN di BUMN melalui kemitraan dengan industri kecil. Tugas kami di Kementerian Perindustrian, seperti yang disampaikan Pak Menteri dan ada di MoU, yaitu memfasilitasi sertifikat TKDN. Melalui MoU ini, kami berharap partisipasi industri kecil akan lebih mudah dalam proses pengadaan barang dan jasa yang ada di BUMN," jelas Agus.
Ia juga menyampaikan ketertarikan dan dukungannya atas pembentukan secara khusus Program Management Office (PMO) Procurement Excellence BUMN yang dapat mengawal proses pengadaan atau dari BUMN terhadap produk-produk dalam negeri. Menperin menyampaikan apresiasi sebesar-sebesarnya kepada Kementerian BUMN atas inisiasi
pelaksanaan MoU tersebut.
Dalam kesempatan kali ini, Kementerian BUMN juga melaunching tender info terpusat BUMN, yaitu informasi tender seluruh BUMN berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh vendor dan calon vendor BUMN secara online.
Adanya informasi tender terpusat ini diharapkan dapat menjadikan BUMN semakin transparan, karena tidak hanya informasi pengumuman tender, tetapi juga informasi pemenang tender menjadi lebih terbuka. Tahap selanjutnya dari Digitalisasi Procurement ini nantinya adalah integrated vendor management system yang dapat di akses dan diintegrasikan ke Sistem E-Proc di seluruh BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News