Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas Dwi) Soetjipto mengatakan keberadaan industri hulu migas beserta penunjangnya juga telah memberikan manfaat penting bagi kelangsungan industri perbankan nasional. Sejak 2008 sampai saat ini, terdapat beberapa ketentuan dari Pemerintah maupun SKK Migas telah mewajibkan industri hulu migas untuk memanfaatkan jasa perbankan nasional.
Bahkan Pemerintah memberikan kesempatan yang lebih khusus kepada bank BUMN untuk secara khusus menampung dana abandonment site restoration (ASR) hulu migas. Dwi menyampaikan sejak 2009, pemerintah telah menetapkan regulasi bahwa industri hulu migas harus menyisihkan dana ASR di bank BUMN. Saat ini total dana ASR sudah mencapai USD2,5 miliar atau setara dengan Rp36,25 triliun.
“Industri hulu migas tidak hanya sebagai penerimaan negara dan sumber energi, tetapi telah berkembang yang lebih luas yaitu menjadi sumber bahan baku bagi industri yang lain. Menjadi lokomotif pembangunan nasional dengan menggerakan perekonomian di pusat maupun daerah. Maka sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan produksi hulu migas seiring dengan peningkatan perekonomian dan kemampuan daya beli adalah suatu keharusan,” kata Dwi dalam webinar peran perbankan nasional bagi industri migas, Kamis, 19 Agustus 2021.
Dwi mengatakan kompetisi memperebutkan pembiayaan investasi sektor energi semakin ketat seiring dengan pengembangan sektor energi baru terbarukan (EBT). Namun, selain menjadi tantangan, hal ini menjadi peluang bagi industri perbankan nasional dan sumber pembiayaan lokal lainnya untuk mengambil porsi investasi hulu migas yang lebih besar.
Selain itu ia bilang SKK Migas terus menggerakkan industri penunjang hulu migas melalui program tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Saat ini capaian TKDN sebesar 57 persen pada pembelanjaan barang/jasa hulu migas. Untuk 2021 diperkirakan kebutuhan pembelanjaan barang dan jasa sekitar Rp50 triliun yang dapat dibiayai perbankan nasional.
“Kami percaya industri perbankan nasional sanggup membiayai kebutuhan pembiayaan industri hulu migas. Kebutuhan pembiayan hulu migas sekitar Rp200 triliun dapat mendapatkan ruang pembiayan dari perbankan nasional yang kemampuan pembiayaannya sekitar Rp5.482,5 triliun pada tahun 2020,” jelas Dwi.
Sementara itu Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agus Noorsanto peningkatan produksi migas nasional merupakan keniscayaan. Ia bilang hulu migas sudah bergerak menjadi sunrise industry. Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan perbankan nasional dalam pembiayaan.
“Saat ini porsi pembiyaan sektor pertambangan pada triwulan pertama 2021 sekitar Rp128 triliun atau sekitar 12,9 persen dari total pembiayaan secara nasional. Industri hulu migas salah satu sektor dalam pertambangan, yang tentunya jumlah pembiayaan hulu migas masih relatif kecil,” kata Agus.
Dana hulu migas secara keseluruhan di bank BUMN sekitar Rp200 triliun, dana ini dapat dialokasikan kembali dalam bentuk kredit pembiayaan di KKKS maupun industri penunjang hulu migas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan program satu juta barrel merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh kalangan perbankan, termasuk Himbara.
Ia menyebut ada 131 wilayah kerja di seluruh Indonesia dengan investasi hulu migas dalam beberapa tahun terakhir berada dikisaran USD10 miliar-USD12 miliar. Besaran ini menjadi peluang bagi industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan sekaligus berperan memajukan perekonomian nasional.
“Program satu juta barrel membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk kalangan perbankan nasional. Mari kita Bersama-sama saling bekerjasama untuk dapat merealisasikannya,” jelas Mamit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News