"Kami laporkan pula indikatif dari 2024 yang dikeluarkan 10 April oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas adalah Rp38 triliun," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.
Meski terjadi penurunan pagu indikatif, Budi optimistis pagu anggaran bisa meningkat untuk menyelesaikan target proyek strategis nasional (PSN), proyek prorakyat, dan dukungan bagi IKN yang jadi prioritas pada 2024.
Rincian pagu indikatif anggaran 2024
Budi Karya merinci pagu indikatif anggaran 2024 itu terdiri atas belanja pegawai sebanyak 11 persen, belanja barang operasional sebanyak 11 persen, dan belanja barang non operasional sebesar 78 persen.
Berdasarkan programnya, pagu indikatif terbagi menjadi 26 persen untuk dukungan manajemen, 7 persen untuk pendidikan dan vokasi serta 67 persen untuk infrastruktur konektivitas.
Adapun distribusi alokasi anggaran per unit kerja yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar Rp669,3 miliar, Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp107,1 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Rp6,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,29 triliun.
Kemudian Ditjen Perhubungan Udara Rp7,47 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp9,6 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp185,9 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Rp3,69 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp392,8 miliar.
| Baca juga: Realisasi Anggaran Kemenhub Capai 31% |
10 prioritas kegiatan
Budi Karya menjelaskan ada 10 prioritas kegiatan yang akan jadi fokus Kemenhub pada 2024, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas; mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi; mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi; juga mendukung pemerataan pembangunan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan.
Selanjutnya, melaksanakan program prokerakyatan dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, percepatan pemanfaatan kendaraan listrik dan kendaraan ramah lingkungan; mendukung inovasi.
Lalu digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing; melakukan perencanaan dan pengembangan IKN dan transportasi massal perkotaan; pemenuhan kebutuhan pokok; serta memastikan keberlanjutan program MYC dan pemenuhan PN dan PSN yang tertunda.
"2023-2024 adalah upaya kita untuk menyelesaikan supaya tidak ada hal yang tidak berguna. Langsung dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
