"Tahun ini berbagai program bantuan diberikan oleh pemerintah. Bansos sembako dan PKH, bantuan beras CBP, bantuan stunting berupa ayam dan telur. Ramadan kemarin juga ada sembako untuk Pelindo," kata Executive Vice President Regional 2 PT Pos Indonesia (Persero) Istiqomah Syariah yang akrab disapa Tika.
Bansos Pangan Stunting diberikan melalui dua tahap. Penyaluran tahap pertama di wilayah Regional 2 telah selesai 100 persen. Penyaluran tahap kedua masih terus dilakukan.
"Tahap kedua mulai disalurkan pada 30 Juni walau belum masif di Kelurahan Pamulang Timur dengan jumlah keluarga rentan stunting (KRS) 22. Sisanya dilakukan mulai hari ini hingga dua hari ke depan. Mudah-mudahan pada hari ketiga dapat kami maksimalkan di atas 95 persen," kata Tika.
Keberhasilan penyaluran oleh Pos Indonesia tersebut terjadi berkat koordinasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
"Koordinasi maupun support dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan kami untuk menyalurkan bantuan di wilayah Tangsel. Kolaborasi ini sangat penting dilakukan oleh Pos Indonesia sebagai penerima mandat mendistribusikan, kemudian pemerintah daerah menyiapkan segala sesuatunya di tingkatan koordinasi internal mereka. Sejauh ini di wilayah kami tidak ada hambatan berarti," ujar Tika.

Executive Vice President Regional 2 PT Pos Indonesia (Persero) Istiqomah Syariah (Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Mengenai penyaluran bansos sembako dan PKH triwulan I pihaknya menerima alokasi dari Kementerian Sosial sebanyak 302 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Capaian saat ini di atas 98 persen.
"Sekarang menginjak triwulan II, jumlah alokasi bertambah menjadi 348 ribu dengan pencapaian 99 persen. Kemudian bantuan CBP didistribusikan melalui tiga tahap dan sudah tuntas 100 persen di Jabodetabek Banten. Demikian juga Bansos Pangan Stunting sudah 100 persen," ujarnya.
Tika menyebutkan Pos Indonesia berkomitmen menyukseskan semua program bantuan pemerintah. Sebab, bantuan tersebut dinantikan dan bermanfaat bagi penerima.
"Kami selaku institusi yang diberikan mandat berharap bisa memberikan kelancaran pada program pemerintah untuk mengurangi keluarga rentan stunting (KRS) di Tangsel. Ini menjadi komitmen kami menyalurkan sesegara mungkin agar KRS dapat segera merasakan manfaat bantuan. Kami akan terus melakukan yang terbaik program dari negara," jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan Pos Indonesia menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung.

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
"Transformasi digitalisasi dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial. Kami siapkan mulai dari aplikasi, dashboard, hingga kesiapan petugas di lapangan. Kami ada fitur face recognition dan geotagging untuk menjamin penyaluran akurat dan kredibel. Kami berusaha menyukseskan program pemerintah dengan lebih baik lagi, lebih inovatif, cepat, terdigitalisasi, dan menjangkau semua masyarakat," ucapnya.
Khusus penyaluran bantuan di wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten, Mohamad Yasin selaku Eksekutif Manajer Kantorpos Cabang Tangerang Selatan, menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan tidak jauh berbeda dengan penyaluran bantuan tunai pemerintah.
"Hanya saja secara materi berbeda karena yang diberikan kepada penerima bantuan berupa komoditi baik itu beras kepada CPB, maupun telur dan ayam untuk Bantuan Pangan Stunting," kata Mohamad Yasin.
Bantuan CPB di Kota Tangsel dialokasikan untuk 23.496 penerima bantuan pemerintah (PBP). Penerima Bantuan Pangan Stunting ditujukan untuk 2.101 KRS.
"Sistem penyaluran bantuan dilakukan menggunakan aplikasi PCG (Pos Giro Cash), yaitu aplikasi berbasis Android sebagai tools pembayaran yang bisa langsung mengirimkan konfirmasi ke basis data. Manfaat penggunaan aplikasi ini bisa dirasakan oleh semua pihak. Transparansi sangat terlihat ketika kita menggunakan aplikasi ini," katanya.
.jpeg)
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Kordinator Kecamatan Bansos Sembako dan PKH Tri hariyadi menjelaskan metode penyaluran bantuan dilakukan dengan tiga cara, yakni dibagikan di Kantorpos, di Komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) bagi lansia, disabilitas maupun yang sedang sakit.
"Pengaturan jadwal biasanya kami koordinasikan dulu dengan kelurahan dan aparat setempat, RT/RW, dan kader di masing-masing kelurahan," kata Tri.
Kepada KPM yang akan mengambil bansos sembako dan PKH diwajibkan membawa KTP asli, fotokopi KTP dan KK, serta surat undangan. Walau selalu diingatkan untuk membawa persyaratan tersebut, kadang masih ada KPM yang lupa.
"Kendala yang kami hadapi, KPM kadang lupa membawa KTP dan KK. Ada juga lansia yang datang ke lokasi penyaluran. Biasanya kita dahulukan yang lansia," ucapnya.
Tri berharap pemerintah akan terus mempercayakan penyaluran bantuan melalui Pos Indonesia. Selain cepat dan efisien, Pos Indonesia menjamin pendistribusian bantuan dilakukan secara kredibel.
"Kami berharap bansos masih bisa disalurkan melalui Kantorpos untuk diserahkan kepada warga yang membutuhkan," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News