"Kriteria gaji Rp3,5 juta itu kriteria untuk BSU (Bantuan Subsidi Upah). Kartu Prakerja tidak pernah mensyaratkan kriteria itu, karena memang tidak diatur dalam aturan pelaksanaan program," jelas Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UKM Rudy Salahuddin, Rabu, 25 Mei 2022.
Rudy menyebut program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja Indonesia. Upaya itu melalui skilling, reskilling, maupun upskilling.
Dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020, tidak ada pembatasan besaran gaji maupun upah bulanan bagi pendaftar program Kartu Prakerja.
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja telah meminta pendapat hukum dari Jamdatun melalui surat No. S-075/Dir-Eks/2/2022. "MPPKP akan melaporkan kepada Komite Cipta Kerja atas hasil pendapat hukum Jamdatun. Untuk dijadikan pertimbangan Komite Cipta Kerja dalam menyusun kebijakan," imbuh Rudy.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan ada 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam pemeriksaan semester II 2021. Termasuk, permasalahan pada program Kartu Prakerja, yakni 119.494 peserta dengan nilai Rp289,85 miliar terindikasi tidak tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance Tauhid Ahmad menilai temuan BPK mengonfirmasi kekhawatiran terhadap program Kartu Prakerja. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memberikan rekomendasi perbaikan atas program tersebut.
"Yang jelas program ini harus disetop dulu, karena temuan BPK ini terlalu besar. Indikasi jumlah peserta tidak tepat sasaran itu terlalu besar. Ini artinya ada desain program yang salah," tegas Tauhid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
