Ilustrasi/AFP
Ilustrasi/AFP

Pemerintah Didorong Pertimbangkan Regulasi Produk Tembakau Berdasarkan Risiko

Ekonomi industri rokok rokok tembakau cukai tembakau rokok ilegal rokok elektrik
M Sholahadhin Azhar • 20 April 2022 21:51
Jakarta: Pemerintah didorong mempertimbangkan regulasi produk tembakau berdasarkan risiko. Sehingga, dapat memberikan perlindungan konsumen atas produk turunan tembakau, terutama vape atau rokok elektrik.
 
"Melalui regulasi fiskal, kesehatan, dan standarisasi," ujar Ketua Umum Koalisi Indonesias Bebas Tar (Kabar) Ariyo Bimmo melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 April 2022.
 
Hal tersebut merespons penilaian ahli internasional mengenai regulasi produk turunan tembakau, salah satunya terkait pajak dan cukai. Penilaian yang ditampung dalam forum The Science & Policy of Tobacco Harm Reduction di Taiwan itu membeberkan pengenaan cukai pada produk turunan tembakau bersifat regresif atau menunjukkan kemunduran regulasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Rokok Murah
 
Pasalnya, hal itu menambah beban keuangan yang tidak proporsional pada masyarakat, khususnya kelas bawah. Kemudian, memicu produk ilegal.
 
Ariyo mengatakan penilaian ahli dalam forum internasional itu mesti diimplementasikan. Khususnya, dalam mengantisipasi dampak buruk penaikan cukai, mulai dari produk rokok ilegal hingga penyelundupan olahan tembakau yang dapat mengurangi pemasukan negara.
 
Di sisi lain, Ariyo mengatakan setiap negara berupaya menurunkan angka perokok dengan regulasi berbeda. Namun, ada kesamaan dalam penerapan regulasi.
 
"Ada aturan batasan usia pengguna dan pembedaan aturan mengenai fiskal dan kesehatan dengan rokok yang dibakar berdasarkan profil risikonya,” papar Ariyo.
 
Proyeksi ekonomi makro Indonesia 2022 menargetkan peningkatan 11,4 penerimaan cukai hasil tembakau ketimbang 2021. Ariyo meminta pemerintah mempertimbangkan hal tersebut untuk memberikan insentif pelaku bisnis produk alternatif tembakau, sehingga target bisa dicapai.
 
Pengkajian ulang dibutuhkan untuk menetapkan tarif cukai untuk mencegah potensi loss untuk pemerintah maupun konsumen. Jangan sampai aturan terkait melemahkan industri alternatif tembakau sebagai salah satu sumber pemasukan negara.

 
(ADN)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif