Petani tembakau. Foto : Medcom.id.
Petani tembakau. Foto : Medcom.id.

Jadi Kontributor Terbesar Penerimaan, Aturan Tembakau Diminta Adil dan Berimbang

Ekonomi pertanian Tenaga Kerja tembakau Ekonomi Indonesia petani tembakau
Eko Nordiansyah • 19 April 2022 20:58
Jakarta: Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta pemerintah agar membuat aturan yang adil dan berimbang mengenai pertembakauan di Indonesia. Apalagi mengingat kontribusi tembakau yang cukup besar terhadap negara mulai dari penerimaan negara hingga serapan tenaga kerja.
 
Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono mengatakan saat ini ekosistem tembakau menjadi tulang punggung bagi dua juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkih, serta jutaan karyawan dan pelaku ritel. Karena itu, pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan soal tembakau.
 
"Kita berharap ada aturan yang berimbang, semangatnya itu tidak anti regulasi. Mari kita berprinsip untuk aturan yang punya citarasa nusantara, yang bisa dipakai. Jangan hanya aturan itu memenangkan satu pihak. Bagaimana kita bisa hidup bersama dalam sebuah aturan," kata dia dalam webinar, Selasa, 19 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hananto menjelaskan, regulasi soal tembakau seharusnya fokus pada upaya pengendalian bukan pelarangan. Ia mengeluhkan, awalnya regulasi soal tembakau dibuat untuk mengatur upaya pengendalian, namun kemudian regulasinya justru melarang total peredaran tembakau.
 
Selain itu, banyaknya dorongan dari organisasi masyarakat yang mendesak pemerintah untuk melarang tembakau juga membuat aturan yang ada dinilai tidak adil dan berimbang. Padahal, Indonesia memiliki kepentingan yang kompleks terkait tembakau karena banyaknya pelaku usaha yang terlibat.
 
"Meskipun kita peringkat keenam negara penghasil tembakau terbesar, namun jika dikelompokkan, Indonesia itu tenaga kerjanya paling besar dibanding negara-negara lain. Rata-rata orang indonesia punya tanah sebagian ditanami tembakau. Selain itu, Indonesia punya produk yang tidak dipunyai oleh negara lain, yakni rokok kretek. Itu khasnya Indonesia," ungkapnya.
 
Menurutnya, tembakau adalah komoditas yang diandalkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dalam urusan penerimaan negara melalui cukai. Bahkan pada saat perekonomian Indonesia turun akibat pandemi covid-19, cukai tembakau tetap berkontribusi kepada penerimaan negara.
 
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bersikap adil dan berimbang terhadap regulasi soal tembakau mengingat kontribusinya yang besar kepada negara. Ia juga mengatakan bahwa soal tembakau itu menjadi persoalan bersama karena hampir seluruh wilayah di Indonesia merasakan manfaat dari tembakau.
 
Direktur Semusim dan Rempah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ardi Praptono menjelaskan, petani tembakau memiliki ketergantungan yang sangat tinggi karena 95 persen hasil panennya diserap IHT. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam melestarikan komoditas tembakau.
 
Ardi juga mengungkapkan, Kementerian Pertanian akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas komoditas tembakau melalui berbagai program yang mana pengembangan komoditas ini juga didukung dengan pendanaan dari cukai hasil tembakau.
 
"Harapannya setelah diskusi ini mudah-mudahan bisa memberikan fokus pada tembakau lokal dan bisa meningkatkan kualitas baik produksi maupun produktivitas. Saya berharap semua pemangku kepentingan diharapkan berperan aktif dalam melestarikan lahan tembakau serta kelestarian lingkungan sekitar," kata Ardi.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif