"Dibutuhkan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah dengan PPN itu sebesar Rp3,6 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam video conference, Rabu, 5 Januari 2022.
Ia mengungkapkan kebutuhan anggaran ini akan dibebankan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga pemerintah menyetujui perubahan anggaran dari BPDPKS. Selain itu, BPDPKS diminta menyiapkan perjanjian kerja sama dan penetapan surveyor independen.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, pihaknya siap menjalankan amanat yang telah diberikan oleh pemerintah. Ia juga memastikan keuangan dari BPDPKS saat ini dalam kondisi sehat sehingga mampu memenuhi selisih harga yang akan dijual pemerintah dengan harga jual eceran (HET).
"Volume yang akan disalurkan selama enam bulan dengan mendapat dukungan selisih harga dari BPDPKS sekitar 1,2 miliar liter dengan dana kurang lebih Rp3,6 triliun termasuk PPN. Alhamdulillah kondisi ketersediaan dana BPDPKS untuk bisa mendanai program ini insyaallah bisa dilakukan sampai dengan enam bulan ke depan," ungkapnya.
Selain menugaskan BPDPKS, pemerintah juga meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menjamin kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat. Nantinya Kemendag akan menyiapkan regulasi terkait dengan HET untuk minyak goreng ini.
"Kemudian Menteri Keuangan menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga, dan ini adalah mengadosi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga lain dukungan, termasuk Kementerian Perindustrian dengan terkait SNI," pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
