Mengenal Bansos Digital, Reformasi Penyaluran Bantuan ala Pemerintah

Jakarta: Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perlindungan sosial agar lebih efisien dan tepat sasaran. Salah satu gebrakan terbarunya adalah program bantuan sosial (bansos) digital, yang mulai diuji coba di Banyuwangi.
 
Program ini dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. 
 
Mengutip Antara, Jumat 5 Desember 2025, ia menegaskan bahwa uji coba pertama ini merupakan langkah penting menuju transformasi bansos berbasis teknologi dan data tunggal nasional.

“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis.

Integrasi data lintas lembaga untuk akurasi penerima Bansos

Setelah uji coba tahap pertama, pemerintah kini memasuki fase yang lebih krusial yaitu interoperabilitas dan integrasi data. Data penerima bantuan akan disinkronkan dari berbagai lembaga, mulai dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri.
 
Integrasi ini memastikan bantuan disalurkan berdasarkan data yang valid sehingga risiko salah sasaran dapat diminimalisasi.
 

Baca juga: Mudah, Ini Cara Cek BLT Rp900 RIbu 2025 Lewat HP

Disiapkan sistem pengaduan masyarakat yang lebih responsif

Pemerintah juga menyiapkan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data yang bisa diakses masyarakat. Lewat mekanisme ini, warga yang merasa datanya salah dapat mengajukan perbaikan secara jelas dan transparan.
 
“Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tambah Luhut.

Penyaluran G2P terintegrasi Digital ID

Untuk tahap berikutnya, pemerintah tengah merancang sistem penyaluran Government-to-Person (G2P) yang dipadukan dengan digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional
 
Proses ini dilakukan bertahap untuk memastikan seluruh infrastruktur siap sebelum program diterapkan secara nasional.
 
Luhut menegaskan bahwa pengembangan bansos digital sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yaitu menciptakan penyaluran bantuan yang adil, transparan, dan tepat sasaran.
 
“Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News