Ilustrasi tembakau. Foto: Dok istimewa
Ilustrasi tembakau. Foto: Dok istimewa

Pecut Produktivitas, Petani Tembakau Minta Perlindungan dari Aturan yang Kontraproduktif

Eko Nordiansyah • 08 November 2024 12:52
Jakarta: Petani di sentra-sentra tembakau mendukung penuh upaya Pemerintahan Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen, salah satunya melalui pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan perkebunan. Petani tembakau optimistis semakin dapat bertumbuh dan berdaya saing.
 
Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Bandung Sambas mengatakan, selama ini para petani di wilayahnya memberdayakan dua komoditas sekaligus yakni tembakau dan kopi. Tembakau dan kopi merupakan komoditas yang mampu mengantisipasi kegagalan tanaman padi dan palawija.
 
“Sejak September lalu, banyak sawah yang tidak bisa panen karena faktor cuaca. Tapi kerugian petani tergantikan dengan hasil panen tembakau yang baik.Tembakau menjadi tanaman andalan petani di musim kemarau. Kualitas dan harga yang baik membuat petani tetap berdaya dan mandiri,” ujar Sambas dalam keterangannya, Jumat, 8 November 2024.

Namun, optimisme para petani untuk meningkatkan produktivitas lahan tembakaunya terhalang oleh peraturan terkait pasal-pasal pertembakauan di PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Padahal 17 dari 32 kecamatan di Kabupaten Bandung mengandalkan budidaya tembakau.
 
“Seluruh kecamatan tersebut menghasilkan sekitar 6.800 ton tembakau kering yang kemudian dijual dalam bentuk tembakau rajangan dan krosok. Saat ini yang kami takutkan, tembakau yang jadi komoditas unggulan daerah kami, namun dengan peraturan yang menekan seperti ini, tembakau kami tidak bisa diperjualbelikan lagi di kemudian hari,” ujarnya.
 
Baca juga: Aturan Pembatasan Produk Tembakau Bikin IHT Semakin Tertekan

Untuk itu, Sambas dan rekan-rekan petani lainnya juga mengungkapkan kekhawatirannya atas dorongan berbagai aturan yang menekan sisi hilir yaitu industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Salah satu aturan yang meresahkan petani tembakau yaitu terkait standarisasi kemasan rokok tanpa merek yang akan memengaruhi panen mereka.
 
“Padahal tidak ada sektor industri lain yang mampu menyerap hasil panen tembakau, termasuk jenis varietas unggulan asal Kabupaten Bandung seperti Kayangan, Simojang dan Himar. Dengan memaksakan aturan standarisasi kemasan rokok tanpa merek ini maka sama saja dengan membunuh petani karena kedepan produk legal akan mudah dipalsukan,” kata dia.

Genjot produktivitas

Senada, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN)APTI Mahmudi menuturkan, selama ini para petani tembakau dengan inisiatif masing-masing telah melakukan tumpang sari tembakau. Dengan komoditas pendamping seperti kopi, cabai, bawang merah dan labu kuning, lahan mereka tetap produktif sekaligus meningkatkan pendapatan petani.
 
“Sudah sejak lama, petani tembakau juga mengembangkan prinsip tumpang sari. Dengan demikian, kebutuhan pangan terpenuhi, mandiri dan penghasilan petani juga otomatis ikut bertambah. Memang, menanam dengan metode tumpang sari juga harus disesuaikan dengan tingkat kecocokan tanah di daerahnya masing-masing,” jelas Mahmudi.
 
Petani tembakau asal Jawa Timur ini juga sependapat bahwa para petani tembakau mendukung penuh program visi misi Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun, Mahmudi khawatir, aturan di sisi hilir malah menjadi kendala ditengah semangat petani menanam tembakau yang memberikan keuntungan dan kesejahteraan.
 
Ia menegaskan, petani tembakau saat ini dikepung dengan peraturan-peraturan yang sangat menekan di hilir. Terutama terkait pengaturan produk tembakau yang sedang dikebut penyusunannya oleh Kemenkes tanpa melibatkan dan melihat dampaknya, karena ujungnya akan memukul serapan tembakau dari para petani yang ada di hulu.
 
“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini, semua barang kebutuhan serba mahal, kami berharap Presiden Prabowo dapat bijaksana, meninjau ulang PP Kesehatan dan menghentikan pembahasan seluruh pasal-pasal pertembakauan dan turunan.  Petani akan sangat terhantam kondisi ekonominya jika aturan-aturan tersebut terus dikebut,” tambahnya. 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan