Industri pertanian. Foto: Mi/Ramdani.
Industri pertanian. Foto: Mi/Ramdani.

Ketahanan Pangan Nasional Diminta Tak Mengesampingkan Kesejahteraan Petani

Juven Martua Sitompul • 14 September 2022 21:31
Jakarta: Program ketahanan pangan nasional disarankan tidak mengesampingkan kesejahteraan petani. Pemerintah didorong melakukan konsolidasi baik lewat BUMN maupun BUMD untuk menyediakan lahan bagi petani di Tanah Air.
 
"Harus ada yang mengelola lahan itu, dalam skala konsolidasi yang luas, bisa memberi nilai ekonomi," kata peneliti pusat pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan INDEF Rusli Abdullah kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
 
Menurut dia, ada sejumlah faktor yang membuat sektor pertanian di Indonesia kurang produktif. Salah satunya, masalah struktural di pertanian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya, masalah kepemilikan lahan yang kecil yang tidak memenuhi skala ekonomi. Petani menua, labor naik, orang muda tidak mau bertani, biaya tenaga kerja jadi mahal," kata Rusli.
 
Di sisi lain, dia mengatakan ada cara lain jika masih ragu dengan efisiensi konsolidasi lahan pertanian dengan BUMN. Yakni pemerintah bisa meminta Badan Pangan Nasional (NFA) untuk melakukan pilot project.
 
"Satu hamparan yang sangat luas, dikelola oleh pemerintah dengan profesional, dengan teknologi dan memberdayakan petani, sehingga tidak perlu berebut air," kata Rusli.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menekankan keseriusan pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Bahkan, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan salah satunya dengan membentuk Badan Pangan Nasional.
 
"Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional," kata Airlangga di lokasi terpisah.
 
Beberapa waktu lalu, Indonesia juga menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) karena berhasil swasembada beras. Namun, swasembada beras ‘ongkosnya’ mahal, yaitu nasib para petani mengingat jika panen, harga jatuh.
 

Baca: Airlangga: Ketahanan Pangan Wujudkan Stabilitas Ekonomi Nasional


Di samping itu, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk membantu petani, yaitu memberikan pupuk bersubsidi dan menugaskan Bulog membeli gabah atau beras petani hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras.
 
"Indonesia punya pupuk surplus, terkait dengan beberapa daerah yang meminta untuk ketersediaan pupuk, kemarin dengan Menteri Pertanian kita sudah bahas, tentu dibatasi jadi pupuk dibatasi urea dan NPK yang disubsidi, dan komoditasnya ada sembilan,” kata Menko Airlangga.

Dampak BBM

Berbeda dengan Rusli, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian justru mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan. Kenaikan ini bahkan kemungkinan terjadi dalam waktu dekat.
 
Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Penaikan itu diyakini berdampak pada sektor pertanian secara keseluruhan.
 
"Kenaikan BBM jelas berpengaruh terhadap sektor pertanian. Kita bisa lihat mulai dari komponen biaya produksi dan distribusi yang dikeluarkan oleh petani, di antaranya adalah biaya pembelian benih, pupuk, obat-obatan, bahan untuk pompa air, dan juga biaya transportasi pengangkutan hasil panen ke pasar. Sebelum BBM naik saja, beberapa  harga input produksi tersebut sudah dahulu naik, rasanya mustahil untuk tidak terdampak pascanaiknya BBM," kata dia.
 
Selain biaya produksi, kata dia, petani masih harus menanggung konsumsi rumah tangga. Meski terjadi kenaikan nilai tukar petani (NTP) dan deflasi pada Agustus 2022, tetap saja petani masih merasa keberatan.
 
"Hal ini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan tentunya menambah beban keluarga petani ke depannya,” ucap dia.
 
Pemerintah harus mengambil langkah-langkah perbaikan secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Mujahid menekankan strategi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak tidak cukup kuat menghadapi gejolak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM dan harga-harga lainnya.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif