Ilustrasi. Foto: dok MI/Usman Iskandar.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Usman Iskandar.

Kebijakan soal Sawit Diharapkan Tidak Merugikan Petani

Ekonomi pangan Petani minyak goreng fadli zon HKTI Ekspor CPO Kesejahteraan Petani Minyak Goreng Curah
Antara • 27 April 2022 20:21
Jakarta: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengharapkan agar kebijakan terkait dengan sawit jangan sampai merugikan kalangan petani. Hal ini penting dalam rangka menjaga tingkat kesejahteraan para petani.
 
"Kebijakan sektor sawit jangan sampai merugikan petani. Kebijakan pemerintah untuk melakukan setop ekspor bahan baku minyak goreng dan juga ekspor minyak goreng untuk mengatasi stok di dalam negeri telah berdampak merugikan bagi para petani sawit," kata Ketua DPN HKTI Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 April 2022.
 
Menurut dia, larangan ekspor bukanlah solusi. Pasalnya, penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukan jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban Domestic Market Obligations (DMO).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, HKTI mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan larangan ekspor tersebut. Ia pun mengingatkan bahwa meski petani sering dipuji sebagai tulang punggung perekonomian, namun nyatanya tingkat kesejahteraan petani kita masih sangat rendah.
 
HKTI mencatat bahwa sepanjang pandemi covid-19, semua sektor kehidupan terdampak keras. Namun di tengah pertumbuhan ekonomi minus 2,07 persen itu, sektor pertanian justru bisa terus tumbuh positif 1,75 persen dan bahkan melakukan ekspor.
 
"Masalahnya adalah pertumbuhan positif itu tidak banyak korelasinya dengan tingkat perbaikan kesejahteraan petani. HKTI mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) kita, terutama subsektor tanaman pangan, hortikultura, serta peternakan, seringkali berada di bawah 100 poin. Artinya, mereka merugi," katanya.
 
Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, HKTI melihat perlu dan pentingnya pemberian subsidi output, yaitu berupa pemberian insentif harga gabah yang menguntungkan petani. Minimal 15 persen dari harga pokok produksi mereka, sehingga aturan harga pembelian pemerintah (HPP) harus segera direvisi.
 
"Selain itu, perlu juga data amnesti pertanian untuk memperbaiki data pertanian nasional yang akurat, mereformasi pupuk bersubsidi, melindungi petani unggas dari jerat harga pakan, serta Badan Pangan Nasional harus diberi kewenangan yang cukup untuk mengelola sektor pangan," pungkas Fadli Zon.

 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif