Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Foto: dok PLN.
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Foto: dok PLN.

PLN Amankan Rp2 Triliun dari 11 Ribu Sertifikat Tanah

Ekonomi PLN sertifikat tanah gratis aset negara
Media Indonesia.com • 05 Oktober 2021 09:04
Jakarta: PT PLN (Persero) telah mengamankan aset negara senilai lebih dari Rp2 triliun dengan merampungkan 11.318 sertifikat tanah sepanjang Januari hingga September 2021.
 
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya bersinergi dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam mendorong percepatan sertifikasi aset tanah.
 
"Selama Januari-September 2021 kami telah menerima kurang lebih 11.318 sertifikat tanah dari seluruh kantor pertanahan dari Sabang sampai Merauke," ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa, 5 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Darmawan mengapresiasi kinerja KPK dan BPN di seluruh Indonesia terkait kerja sama mengamankan aset negara berupa tanah. Berkat kerja sama itu PLN telah menerima sertifikat tambahan sebanyak 20 ribu sertifikat tanah dari berbagai Kantor BPN di seluruh Indonesia dengan nilai aset mencapai Rp6,3 triliun pada 2020.
 
Saat ini PLN masih perlu melakukan sertifikasi aset mencapai 106 ribu persil (sebidang tanah dengan ukuran tertentu). Hingga 2019 aset yang bersertifikat baru 30 persen. "Melalui kerja sama dan dukungan dari lintas instansi ini, kami mengharapkan seluruh aset PLN di Tanah Air dapat tersertifikasi seluruhnya pada 2023," ujar Darmawan.
 
Inspektur Jenderal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sunraizal mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung PLN menyelesaikan pencatatan aset tanah, salah satunya dengan membuat surat pernyataan bahwa aset tanah yang sudah ada gardu induk atau transmisi yang berdiri di suatu bidang adalah sah milik PLN.
 
Menurut dia, pencatatan aset tanah punya kesulitan seperti tidak ada dokumen yuridis. Namun, keberadaan tower dan gardu yang berdiri di sebuah lahan mengindikasikan tanah itu milik PLN.
 
"Bukti yuridis itu kami dukung dengan surat pernyataan tanah itu milik PLN dan dikuasai PLN sebagai fakta yuridis kami untuk mendaftarkan aset PLN," ujar Sunraizal.
 
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga tak menampik persoalan penataan aset tanah sejak dulu bukan hal yang mudah. Proses yang berbelit memakan waktu lama serta membuat proses penataan aset tanah ini rawan terjadi korupsi.
 
Dia menilai kerja sama semua pihak dalam penataan aset negara menjadi kunci dalam keberhasilan penataan aset dan juga mencegah adanya tindak pidana korupsi. "Soal penataan tanah ini memang perlu adanya kerja sama semua. Program bersama KPK, BPN, dan kejaksaan ini tidak sampai enam bulan sudah terbit sertifikatnya dengan biaya yang murah," ujar  Alexander.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif