UMKM. Foto : MI/Adam.
UMKM. Foto : MI/Adam.

Kementerian Investasi Gandeng Kementerian BUMN untuk Perkuat UMKM

Ekonomi BUMN BKPM UMKM Kementerian Investasi
Suci Sedya Utami • 18 Agustus 2021 18:31
Jakarta: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno dan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto.
 
PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BKPM yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri BUMN pada 30 Maret 2020 lalu.
 
Riyatno mengatakan kerja sama ini diharapkan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi covid-19 saat ini. Kementerian Investasi/BKPM akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah dalam mendukung program tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun banyak UMKM yang belum memiliki legalitas, dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB). Target pemerintah, khususnya Kementerian Investasi yaitu membantu memberikan legalitas kepada UMKM sebanyak mungkin," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu, 18 Agustus 2021.
 
Ia menambahkan Kementerian BUMN selama ini telah banyak berkontribusi bagi pengembangan UMKM melalui berbagai perusahaan maupun anak perusahaan BUMN. Salah satu program yang telah diluncurkan yaitu Pasar Digital (PaDi) UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global.
 
Melalui PKS ini, kedua pihak dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem Online Single Submission (OSS) dengan platform PaDi UMKM, pertukaran data dan informasi lainnya di luar platform PaDi UMKM tersebut, serta kegiatan promosi bersama antara para pihak dan BUMN.
 
Selain itu, ruang lingkup PKS ini juga mencakup kegiatan fasilitasi bagi BUMN, anak perusahaan BUMN, dan UMKM di bawah binaan BUMN dan/atau yang terdaftar pada platform PaDi UMKM, antara lain fasilitasi perizinan berusaha, pemberian fasilitas penanaman modal.
 
Kedua pihak juga akan bekerja sama untuk sosialisasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), penyelesaian hambatan berusaha, kemitraan dengan penanaman modal skala besar, serta peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Menurut Susyanto, ruang lingkup kerja sama ini sejalan dengan program pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada UMKM. Hal ini tidak terlepas dari peran UMKM yang cukup signifikan berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.
 
"Apabila data UMKM sudah tersistem secara baik dan informasinya lebih akurat maka akan memudahkan. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Kami juga meyakini bahwa kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi UMKM tetapi juga BUMN," pungkasnya.
 
Sejak dioperasikannya sistem OSS Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM telah diterbitkan 36.629 NIB. Mayoritas NIB ini diberikan kepada UMKM, terdiri dari NIB Usaha Mikro mendominasi sebanyak 35.980, kemudian Usaha Kecil sebanyak 506, serta Usaha Menengah sebanyak 66.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif