Ilustrasi menara telekomunikasi. Foto:  Antara/Joko Sulistyo.
Ilustrasi menara telekomunikasi. Foto: Antara/Joko Sulistyo.

Merger Indosat-H3I Momentum Penataan Frekuensi

Medcom • 27 September 2021 16:00
Jakarta: Rencana merger yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo (Indosat) dengan Hutchison 3 Indonesia (H3I) menjadi sorotan. Merger itu diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah.
 
Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Marwan Batubara mengatakan, agar pemerintah tidak rugi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus melakukan evaluasi dan realokasi spektrum frekuensi radio dari perusahaan hasil merger Indosat dan H3I. Hal ini terkait penguasaan spektrum frekuensi radio.
 
“Presiden Joko Widodo, bercita-cita ingin menggembalikan Indosat ke pangkuan NKRI. Semakin menciutnya saham pemerintah di Indosat maka semakin berat tantangan untuk menggembalikan Indosat ke Indonesia,” kata Marwan, Senin, 27 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Marwan mengapresiasi keberanian Kemenkominfo menarik spektrum frekuensi radio dari perusahaan hasil merger atau akuisisi XL dan Axis karena besarnya potensi penguasaan spektrum frekuensi radio.
 
"Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari merger Indosat dan H3I ini sudah seharusnya negara mendapatkan kemanfaatan yang besar dari spektrum frekuensi radio,” tegas Marwan.
 
Penguasaan frekuensi oleh negara, menurut Marwan, merupakan wujud Indonesia berdaulat. Menurutnya, ada kesempatan bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan ketegasannya dan memenuhi janji politiknya dengan melakukan evaluasi dan realokasi frekuensi perusahaan hasil merger Indosat dan H3I.
 
"Realokasi bisa menjadi syarat utama Indosat H3I untuk persetujuan merger. Harus ada kebijakan dan ketegasan Pemerintah Jokowi untuk mempertahankan sumber daya frekuensi kita," tuturnya.
 
Marwan mengatakan, Pemerintah melalui Kominfo bisa memberikan izin merger Indosat H3I namun dengan syarat sebagian frekuensi yang mereka kuasai dapat dikembalikan ke Pemerintah.
 
"Tujuannya agar janji politik Presiden Jokowi untuk menggembalikan Indosat ke NKRI dapat terwujud. Sebab, frekuensi yang besar dan saat ini mereka kuasai tidak dimanfaatkan dengan baik," terang Marwan.
 
Menurut Marwan, evaluasi dan realokasi spektrum frekuensi radio adalah kewajiban, dan tidak bisa ditawar lagi. “Jangan sampai Pemerintah dirugikan dua kali akibat merger Indosat H3I,” katanya.
 
Marwan mengungkapkan, potensi rugi yang pertama adalah terdelusinya kepemilikan pemerintah atas Indosat Oredoo. Rugi kedua, tidak adanya kemanfaatan yang diperoleh pemerintah dari besarnya penguasaan asing atas spektrum frekuensi radio.
 
Menurut mantan karyawan Indosat ini, sejak dijual ke Singapura, Indosat hanya mau membangun di daerah yang menguntungkan.
 
"Pemerintah memberikan kesempatan bisnis telekomunikasi di Indonesia, namun mereka hanya menyasar wilayah gemuk saja. Kemenkominfo harus mewajibkan mereka membangun di daerah nonekonomis," ujarnya.
 
(FZN)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif