Gedung Kementerian Perindustrian. FOTO: Setkab
Gedung Kementerian Perindustrian. FOTO: Setkab

Sosialisasi Regulasi Baru, Kemenperin Optimalisasi Pengelolaan PNBP

Ekonomi Ekonomi Indonesia Kementerian Perindustrian penerimaan negara bukan pajak
Husen Miftahudin • 16 September 2021 11:43
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan sosialisasi mengenai regulasi baru tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan internal. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pengelola PNBP serta pengguna layanan atau wajib bayar terkait tata cara penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP.
 
"Kami berharap, kegiatan ini dapat mengakselerasi program pengembangan industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, dalam siaran persnya, Kamis, 16 September 2021.
 
Dody menyebutkan beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan PNBP, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP, PP Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenperin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemenperin. "PP 69/2020 memberikan fleksibilitas penetapan tarif PNBP dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan pemenuhan keadilan," ujar Dody.
 
Dengan diberlakukannya PP 54/2021 dan Permenperin 19/2021, Kemenperin telah menyesuaikan pengaturan jenis dan tarif atas jenis PNBP berupa perluasan ruang lingkup jenis dan tarif PNBP yang diselenggarakan oleh Kemenperin serta pengaturan insentif PNBP, yaitu pemberian tarif 75 persen dan sampai dengan Rp0,00 atau nol persen.
 
"Dari rincian sumber penerimaan yang tercantum pada PP 54/2021, diketahui bahwa selain penerimaan dari jasa layanan yang diselenggarakan oleh Kemenperin, PP 54/2021 juga telah mengakomodasi denda administratif yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenperin," jelas Dody.
 
Hal itu sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri, PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
 
"Selanjutnya pengaturan pemberian insentif ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, dan merupakan bukti ketegasan dari Kemenperin bahwa pengenaan PNBP sangat memperhatikan kondisi dan kemampuan kelompok pengguna layanan tertentu," urai dia.
 
Selain itu, pemberian insentif tersebut akan teradministrasi sehingga kedepannya jumlah insentif di Kemenperin akan dapat diketahui dan dicatat dengan lebih informatif dan akuntabel.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif