Guna mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua, Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi.
"Saya minta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Tanah Papua. Saya meminta Pemda, Freeport Indonesia, Bank Papua, dan BP3OKP untuk merumuskan desain kerja kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua," kata Wapres.
Selaras dengan upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, untuk memperkuat komitmennya, setiap tahun Pemda juga menerbitkan Surat Edaran Bupati guna mendorong seluruh perusahaan di Mimika untuk berkontribusi dalam perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan yang merupakan OAP.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Timika Rudyanto Panjaitan menyebutkan bahwa hingga Juni 2023, jumlah tenaga kerja yang sudah terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika sebanyak 82 ribu tenaga kerja atau sekitar 62 persen dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mimika berdasarkan data BPS tahun 2021. Saat ini, masih ada sekitar 49 ribu tenaga kerja yang belum terlindungi.
"Kita telah menyaksikan penyerahan simbolis yang diserahkan oleh Wakil Presiden terkait dengan kepesertaan 20 ribu pekerja rentan orang asli Papua yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Mimika Tahun 2023. Pekerja Rentan yang didaftarkan di antaranya merupakan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat pelaku usaha kecil yang layak dibantu," kata Rudyanto.
Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memberikan apresiasi atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha khususnya di wilayah Kabupaten Mimika dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika ini layak mendapatkan apresiasi. Kami berharap hal positif ini terus berlanjut sehingga mampu menginspirasi pemerintah daerah lainnya untuk memastikan seluruh pekerja di wilayahnya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan para pekerja dapat bekerja tanpa rasa cemas, yang berujung pada terciptanya SDM unggulan di Tanah Papua," ucap Anggoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
