Hal ini merespons pernyataan Ketua Forum Petani Garam Madura Zainuddin yang menyebut meskipun garam impor dikhususkan untuk garam industri, kenyataannya ada pabrikan yang menjadikannya sebagai garam konsumsi dengan cara dioplos dan dijual dengan harga murah.
"Kalau ada perusahaan yang melakukan pengoplosan tentu tidak sesuai dengan ketentuan izin impor yang didapatkan dan melanggar UU yang melindungi petambak garam (UU Nomor 7/2016), harus dilakukan penindakan," kata Wahyu kepada Media Indonesia, Senin, 22 Maret 2021.
Adapun sanksi yang bakal diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan ialah penghentian sementara operasi pabrik, pembekuan perizinan berusaha, denda administratif hingga pencabutan perizinan berusaha.
Wahyu mengklaim, di era Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono belum didapati oknum pengedar oplosan garam tersebut. Namun, diakuinya, kasus tersebut pernah terjadi, seperti di wilayah di Pati, Jawa Tengah.
"Saya mendegar informasi ada terjadi di sejumlah titik, termasuk di Pati hanya saja masyarakat tak berani melapor. Benar tidaknya kami harus cek dulu ke lapangan. Pada prinsipnya garam industri tidak boleh dijadikan garam konsumsi demara atau dalih apapun," pungkasnya.
Pemerintah telah memutuskan akan mengimpor tiga juta garam di tahun ini. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, import tersebut guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur sebesar 3,9 juta ton, keperluan pangan 1,3 juta ton, dan lainnya 2,4 juta ton.
"Berdasarkan neraca stok industri (garam) kita sebanyak 2,1 juta. Dalam rakortas impor diputuskan tiga juta ton," ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI secara virtual, Kamis, 18 Maret 2021 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
