Semula Bulog hadir dan menumbuhkan usaha di pedesaan dengan tugas dan fungsi utamanya menjaga stabilitas harga dan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Jika bertahan di zona nyaman, Bulog akan terus merugi seiring berkurangnya ruang bagi Bulog dalam menyalurkan CBP bagi masyarakat penerima manfaat.
Pasalnya, porsi bisnis komersial Bulog hanya mencakup 20 persen dari total usaha yang dijalankan. Sementara 80 persen sisanya merupakan penugasan pemerintah untuk pengadaan CBP. Porsi komersial yang minim tersebut membuat perusahaan kesulitan menutupi beban keuangan dalam pengadaan beras CBP.
Apalagi ruang Bulog dalam mendistribusikan CBP semakin terbatas sejak pemerintah menghentikan program beras sejahtera (rastra). Karena itu, penguatan transaksi di sisi komersial mulai dilakukan Bulog dengan gencar membangun Rumah Pangan Kita (RPK). Langkah tersebut memperkuat usaha komersial hingga memengaruhi kinerja perusahaan pada 2017.
Sumber: laporan keuangan Bulog 2018
Setelah pergantian pucuk pimpinan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memperkenalkan konsep baru dengan memperluas akses market dan profitabilitas. Namun tetap menjalankan penugasan dari pemerintah dengan porsi yang lebih kecil.
"Seluruh jajaran Perum Bulog telah berkomitmen untuk bekerja keras dan bekerja sama dalam menciptakan peluang bisnis baru dan akan melakukan efisiensi biaya, membangun price differentiation antara penjualan grosir dan ritel, serta membangun networking dengan kata kunci sinergi dan kolaborasi," kata Budi dalam webinar online di Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021 lalu.
Sebelum merambah ke bisnis online, strategi pemasaran yang menjadi andalan Bulog adalah melalui website, periklanan PPC, affiliate marketing bekerja sama dengan TransMart dan Carrefour, dan online PR, Rumah Pangan Kita.
Kini Bulog melancarkan strategi baru dengan meluncurkan situs iPanganangrosirdotcom. Produk grosir tersebut menyediakan beragam kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak, gula dan tepung.
Ia meyakini situs ini dapat menjangkau lebih banyak konsumen lantaran tersedia di tujuh kota yakni Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Bahkan iPanganangrosirdotcom bekerja sama dengan StoreSend Indonesia dan sejumlah marketplace lainnya.
"Bulog akan menguatkan sisi hulu dengan melakukan pembinaan petani dan pola kegiatan on farm, sedangkan di sisi hilir melakukan pembinaan jaringan sahabat RPK dan e-warung serta memperkuat e-commerce dan pasar modern. Inovasi diversifikasi pangan pun akan lebih sering dikembangkan mulai dari produk sagu, tepung tapioca, dan beras jagung analog," terangnya.
Situs tersebut memberikan beragam penawaran menarik mulai dari garansi produk, diskon produk hingga gratis ongkos kirim pada periode tertentu. Promo produk pangan ini dapat dibeli secara daring di iPangananDotCom dan delapan official store Bulog, antara lain beras bervitamin fortivit (5 Kg & 1 Kg), beras premium (Pulenwangi, Captanak, Eunak, Sukanasi), dan beras medium (nanas madu, Tani Makmur).
Situs iPangananDotCom di salah satu marketplace
Kemudian, Beras KITA premium (5 Kg, 1 Kg, & 200 Gr), gula manis KITA, minyak goreng KITA, tepung terigu KITA, beras mentik susu, beras merah, beras hitam, beras basmati bumbu Al-Hambra, mi instan, susu, hingga kopi.
Dirut StoreSend Indonesia Rudy Tanoesoedibjo mengatakan promo produk grosir Bulog tersebut dapat diakses di sejumlah marketplace seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada, Bukalapak, Happy Fresh, Ralali, dan Zilingo.
"Harapan besar bagi para peggiat bisnis bahan pangan pokok agar dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan, serta menjadi sumber pendukung bisnis bahan kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Aparatur negara dibidik jadi pelanggan tetap
Perum Bulog mewajibkan jutaan aparatur negara baik TNI, Polri, maupun ASN agar membeli produk pangan Bulog. Kebijakan tersebut menjadi langkah berikutnya untuk memperkuat lini bisnis komersial. Beras yang dibeli aparatur negara akan menambah jumlah daya serap produksi pangan dalam negeri.
"TNI saja ada 600 ribu sekian, lalu Polri 300 ribu sekian, saya kira bisa banyak potensinya, belum ASN-nya," ungkap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
Selain aparatur negara, Bulog juga menyasar karyawan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai permulaan, Bulog meneken perjanjian kerja sama pengadaan beras dengan BRI dan BNI.
Bulog diminta menyediakan 25 ribu paket pangan per bulan untuk 25 ribu karyawan BNI dan sebanyak 40 ribu paket per bulan bagi karyawan BRI. Adapun beras yang dipasok yakni beras komersial yang saat ini porsinya masih sekitar 170 ribu ton dari total target pengadaan beras yang sebanyak 1,8 juta ton.
"Sementara kepada teman-teman BNI dan BRI ini sudah berhasil diakui, beras yang disediakan Bulog beras dengan kualitas dan mutu yang baik. Kami butuh penilaian bukan karena sesama BUMN karena beras kami selalu diklaim jelek," paparnya.
Transformasi bisnis Bulog
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai Bulog terlalu lama hidup di zona nyaman. Ketika tugas pelayanan publik (public service obligation/PSO) dalam penyediaan dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah dicabut, Bulog pun langsung oleng.
Sayangnya cara pemerintah memangkas PSO juga tidak bijaksana lantaran proses transisinya cukup singkat. Hal itulah yang mengganggu kinerja Bulog, dan proses transformasi bisnis komersial yang belum berkembang. Lebih lanjut, jumlah petinggi Bulog juga cukup banyak sehingga menyulitkan dalam aksi korporasi.
"Ada sembilan (direksi). Kalau membuat aksi korporasi, harus ada persetujuan para bos itu. Sementara mereka isi kepalanya sering tidak sama, bahkan tidak jarang saling menenggelamkan. Itu pula yang terjadi kala Bulog menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Dia mesti dapat izin bos yang banyak itu. Ibarat pemadam kebakaran, api sudah padam tapi izin belum keluar. Selesai sudah," katanya saat dihubungi Medcom.id, Senin, 19 April 2021.
Di sisi lain, Kementerian BUMN melakukan pergantian direksi Bulog sebanyak 15 kali dalam lima tahun terakhir. Jika pola ini berlanjut, para direksi baru akan kesulitan dalam mengambil keputusan strategis dan berisiko terhadap pengembangan usaha komersial.
"Artinya seorang anggota direksi rata-rata bekerja hanya 3-4 bulan. Mereka baru mengenali tapi sudah diganti. Jika karakter seperti ini tidak berubah, bisa dipastikan tidak akan ada direksi yang berani mengambil keputusan berisiko. Karena keputusannya itu potensial dimasalahkan di kemudian hari," terangnya.
Khudori menambahkan pengelolaan CBP juga kurang mendapat perhatian pemerintah lantaran menuntut Bulog untuk mempertahankan stok beras satu juta sampai 1,5 juta ton. Sementara dana yang digelontorkan hanya Rp2,5 triliun. Lalu outlet penyaluran beras Bulog juga tidak menentu sehingga membuat beras menumpuk dan berpotensi turun mutu.
Maka tak heran keadaan tersebut mempersulit pengembangan bisnis komersial dan menjadi beban keuangan bagi Bulog. Karena itu, perlu wajah baru, dan dukungan penuh dari pemerintah agar Bulog bisa tampil layaknya PT KAI yang mampu mengemban tugas pelayanan publik sekaligus berhasil dalam bisnis komersial.
"Ini membuat Bulog tidak bisa bergerak lincah. Di sisi lain, pemerintah tetap berharap Bulog tetap menjalankan fungsi sebagai stabilisasi harga gabah/beras di hulu dan juga di hilir. Dalam situasi seperti ini, usaha komersial akan sulit berkembang. Perlu perubahan besar-besaran kalau mendorong Bulog bisa seperti PT KAI," pungkas dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
