NEWSTICKER
Bawang putih. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.
Bawang putih. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.

Kebijakan Pembebasan Impor Bawang Putih Rugikan Petani

Ekonomi Impor Bawang Putih
Medcom • 19 Maret 2020 15:07
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendang) mengeluarkan aturan memperbesar keran impor gula, bawang putih dan bawang bombay.
 
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebelumnya mengatakan saat ini terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih mencapai lebih dari 60 persen. Langkah ini diklaim Agus untuk stabilisasi harga dalam rangka penanganan covid-19.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin menegaskan bahwa kebijakan demikian cenderung ugal-ugalan. Menurut dia kebijakan ini dapat merugikan petani yang telah bekerja sama dengan importir lokal yang patuh terhadap syarat yang ditetapkan pemerintah. Lebih jauh kebijakan demikian dinilainya akan menggerogoti devisa negara serta dalam masa depan akan merusak upaya swasembada bawang putih Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semangat di Nawacita itu salah satunya membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Indonesia tidak menutup kesempatan impor karena merupakan bagian dari global supply chain. Namun syarat impor dan kewajiban tanam lima persen itu mutlak harus dipenuhi oleh importir siapapun dia," katanya, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 Maret 2020.
 
Pada 2017 pemerintah sudah tegas dengan langkah menuju swasembadanya melalui penyiapan 1.900 Ha lahan tanam bawang putih. Pada 2019 kemarin sudah ada 110 Kabupaten yang menanam bawang putih di 20-30 ribu hektare (ha) lahan. Pada Tahun 2020 ini diproyeksikan akan terdapat 40-60 ribu ha yang siap, dan 2021 akan mencapai 80-100 ribu ha. Kementerian Pertanian sendiri mengakui telah menghitung ada 600 ribu ha lahan yang siap untuk ditanam bawang putih.
 
"Membebaskan impor bawang putih ini melanggar UU Hortikultura Tahun 2010. Kita sudah punya kerangka perencanaan swasembada yang harusnya di dukung. Impor boleh, tetapi harus patuh pada syarat. Bukan membiarkan importir tertentu bebas impor tanpa memenuhi syarat dengan dalih stabilisasi harga," katanya.
 
"Kita sedang menghadapi situasi yang cukup perlu perhatian lebih. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika sedang merosot. Mendag jangan produksi kebijakan ugal-ugalan yang bisa mengancam importir lokal dan petani secara khusus," ujar Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur II ini.
 
Hasan menilai impor bawang putih kemungkinan besar akan datang dari Tiongkok karena negara tersebut merupakan supplier lebih dari 90 persen bawang putih Indonesia. Pemerintah telah berupaya meminimalisir monopoli dan terbentuknya kartel bawang putih dengan menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi importir.
 
"Importir diwajibkan menanam lima persen dari kuota impornya yang diperolehnya di Indonesia. Dari sini investasi masuk untuk menghalau monopoli dan kartel. Nah ini mau dirusak serta merta dengan dalih stabilisasi harga menghadapi covid-19. Ya kebangetan ugal-ugalan. Harus dibatalkan," tegasnya.
 
Mantan Bupati Probolinggo ini menegaskan dalih stabilisasi harga dengan membebaskan impor bawang putih secara ugal-ugala sangat tidak bisa diterima sebagai kebijakan untuk kepentingan bangsa. Petani, importir lokal bahkan upaya Indonesia untuk masuk dalam global value malah akan menjadi dilemahkan.
 
"Menteri itu harusnya berpikir keras agar Indonesia memiliki nilai tinggi dalam global value chain dunia khususnya di sektor Hortikultura bawang putih ini. Inilah salah satu semangat yang dikandung UU Hortikultura, bukan malah membiarkan kebijakan negara di-drive oleh kepentingan sesaat importir yang mau bermain pada situasi ekonomi yang dalam tekanan keras saat ini. Harus batal dibatalkan kebijakan pembebasan impor ini," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif