"Bobot Kemenperin tidak main main, kontribusi dari industri (mencapai) 73% dari ekspor, 25% dari penerimaan negara, hampir 20% dari PDB (Produk Domestik Bruto) serta (menyerap) 19 juta lapangan pekerjaan," kata Anindya, melalui keterangan tertulis, Selasa, 1 Oktober 2024.
Pernyataan Anindya dilontarkan saat mengundang Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajarannya dalam acara Sarasehan Bersama Menteri Perindustrian bertema Sinergi Pembangunan Industri 2025 - 2029 Kementerian Perindustrian - Kadin Indonesia. Kegiatan berlangsung di di Menara Kadin Indonesia lantai 29, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 30 September 2024.
Anindya menegaskan Kadin akan terus mendukung target pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, penguatan daya beli masyarakat dan belanja modal pemerintah menjadi sangat penting, selain faktor investasi sebagai motor penggerak berbasis ekspor.
4 arah transformasi sektor industri
Di dalam paparannya, Agus Gumiwang menjelaskan empat arah transformasi sektor industri yang menjadi kunci dalam transformasi ekonomi nasional selama lima tahun ke depan menuju visi Indonesia Emas 2045.Keempatnya meliputi transformasi digital menuju industri 4.0; transformasi industri hijau menuju ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau); transformasi penguatan nilai tambah dan hilirisasi; dan transformasi menuju produk halal.
Untuk transformasi digital, Kemenperin telah membangun fasilitas yaitu Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0. Fasilitas itu dilengkapi empat satellite capability center serta tiga learning factories yang dapat membantu melakukan lompatan transformasi dalam proses bisnisnya.
"Kami sangat terbuka dan akan senang sekali apabila Kadin dapat ikut bekerja sama memanfaatkan fasilitas PIDI 4.0 untuk mendorong transformasi digital ini secara optimal,” ujar Agus Gumiwang.
Dia melanjutkan transformasi industri hijau menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan industri. Penerapannya mencakup efisiensi dalam sumber daya, pengurangan emisi, serta adopsi teknologi ramah lingkungan.
"Tujuannya, untuk mewujudkan industri yang lebih berkelanjutan sekaligus mendukung target net zero emission 2050 untuk industri, sepuluh tahun lebih cepat dibanding target nasional," kata dia.
Ketiga, berkaitan dengan transformasi nilai tambah dan hilirisasi. Ini disebut strategi terpenting karena secara eksplisit dimuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo - Gibran yang bertujuan menggandakan nilai tambah yang berasal dari sumber daya alam.
"Diharapkan memberikan multiply effect baik untuk peningkatan investasi, perluasan ekspor, dan penambahan penyerapan tenaga kerja," kata Agus.
| Baca: Biar Diterima Uni Eropa, Pemerintah Siapkan Ekspor Komoditas Sesuai Aturan |
Terakhir adalah transformasi menuju produk halal. Menurut data Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023/24 yang dirilis Dinar Standard pada April 2024 lalu, jumlah konsumsi produk dan jasa halal di dunia pada 2022 diperkirakan mencapai USD2,29 triliun.
"(Dan) jumlah konsumsi produk halal global 2024 (diperkirakan) akan mencapai 2,4 triliun dollar AS. (Artinya) potensi yang luar biasa di Indonesia. Tentu pemerintah Indonesia bersama Kadin wajib ikut mempersiapkan ekosistem industri halal yang potensinya sangat besar ini,” kata Agus.
Revisi UU Perindustrian
Agus juga mengingatkan Kadin untuk ikut berjuang merevisi Undang Undang (UU) No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Menurut dia, aturan itu sudah waktunya dievaluasi karena umurnya sudah 10 tahun serta sudah banyak dinamika dan tantangan, khususnya teknologi."Kami mengajak Kadin merumuskan roadmap (perindustrian) menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Agus Gumiwang.
Acara sarasehan dihadiri tim formatur Kadin Indonesia 2024 - 2029, para ketua umum maupun pengurus Kadin Provinsi, para asosiasi atau anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia, mantan ketua umum dan mantan pengurus Kadin Indonesia, serta para pengusaha nasional.
Menurut Anindya, tulang punggung Kadin ada dua, yakni Kadin Provinsi termasuk Kadin Kota dan Kabupaten; serta anggota luar biasa (ALB) seluruh asosiasi dan himpunan di Indonesia di bidang ekonomi.
"Semua adalah anggota Kadin. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah sesuai UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin,” kata Anindya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
