Total untuk serapan tenaga kerja untuk PKT PUPR diharapkan bisa menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp23,24 triliun.
"Sementara dana yang dikeluarkan telah mencapai 7,5 persen dari Rp23,24 triliun atau sudah ada sekitar Rp1,5 triliun," kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja dikutip dari Mediaindonesia.com, Minggu, 14 Maret 2021.
Kementerian PUPR memiliki 20 kegiatan PKT pada tahun ini untuk menyerap tenaga kerja. Sebagian tenaga kerja tidak harus memiliki skill atau kemampuan khusus untuk bisa bergabung dalam proyek pembangunan PUPR tersebut.
"Jadi PKT ini untuk pekerjaan yang sederhana yang tidak membutuhkan alat berat, tidak berisiko tinggi. Misalkan pemeliharaan jalan ngecat trotoar, lalu ada pemeliharaan jembatan, drainase, kemudian jalan tol pembersihannya oleh orang. Bahkan pemeliharaan jalan tol saja dianggarkan Rp800 miliar," ucapnya.
Endra meneknkan pekerjaan yang ia jabarkan tidak menggunakan teknologi tinggi, tidak berisiko tinggi, dan tidak memerlukan kemampuan khusus.
"Sehingga tidak harus tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, sehingga bisa masyarakat biasa, namun tetap fasilitatornya yang memahami teknis pekerjaan," tambahnya.
Adapun PKT PUPR antara lain program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.
Alokasi tersebut di antaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung. Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja.
Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang di antara meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol.
Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit.
"Khusus untuk pembangunan rumah swadaya tenaga kerja yang sudah terserap sekitar 1.500 orang. Dalam program ini diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 378.460 orang dengan pagu anggaran Rp4,11 triliun," jelasnya.
Endra mengatakan tujuan PKT adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan mendistribusikan uang sampai ke desa.
"Sebetulnya ini pekerjaan kontraktual tetapi dikerjakan dengan padat karya artinya disisihkan alat beratnya lalu dikerjakan oleh tenaga manusia. Misalnya bendungan, irigasi, jalan tol dan sebagainya," pungkasnya. (MI/M. Iqbal Al Machmudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
