Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan potensi kelebihan pasokan listrik sekitar 7,4 gigawatt hingga akhir 2022.
"Di sisi lain biaya yang ditanggung atas kelebihan pasokan listrik mencapai Rp3 triliun per gigawatt, sehingga total beban negara mencapai Rp22 triliun," ujarnya dilansir Antara, Selasa, 25 Oktober 2022.
Agus menuturkan skema power wheeling yang menggunakan energi baru terbarukan di satu sisi memang mendorong setrum bersih, tetapi juga menambah beban pemilik jaringan.
Skema itu diklaim memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau pembangkit non-PLN ke fasilitas operasi perusahaan dengan memanfaatkan jaringan transmisi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.
| Baca juga: Atasi Krisis Listrik, PLN Jangan Pilih Kasih Dong! |
Menurutnya, pemerintah yang telah mencanangkan program 35 ribu megawatt perlu mencari jalan keluar yang terbaik, setelah tidak terserapnya pasokan listrik.
Awalnya rencana pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt tersebut menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen per tahun. Namun, akibat pandemi covid-19 dan serangkaian dinamika global membuat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada pada angka lima persen.
"Pemerintah juga telah menyepakati RUPTL 2021-2030, itu saja yang seharusnya disepakati untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Kalau menggunakan skema power wheeling jelas menambah beban negara. Ditambah lagi, di situ juga ada isu liberalisasi,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menekankan agar skema power wheeling yang diterapkan di negara lain tidak bisa semata-mata langsung bisa diimplementasikan di Indonesia.
“Sekarang kalau tiba-tiba ada skema ini (power wheeling) yang menanggung itu siapa? Kan negara juga,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
