Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim Qomaruzzaman mengungkapkan perusahaan secara rutin memfasilitasi serta mewajibkan karyawan melakukan pelaporan E-LHKPN secara tepat waktu.
Hal ini bagian dari komitmen Pupuk Kaltim dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip GCG, yakni implementasi aktivitas bisnis berintegritas, berpedoman pada kode etik, serta menerapkan praktik GCG berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
"Publikasi laporan kekayaan secara berkala melalui E-LHKPN, merupakan wujud penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus upaya Pupuk Kaltim dalam mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," ujar Qomaruzzaman dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 3 April 2023.
Dalam pelaksanaannya, Pupuk Kaltim telah melalui asistensi dan pendampingan Direktorat LHKPN KPK RI, mengingat aplikasi E-LHKPN merupakan pengganti pengisian manual atau hard copy melalui aplikasi, guna mempermudah dan mempercepat pelaporan harta kekayaan.
Realisasikan 100% wajib lapor
Dari rentang waktu 1 Januari hingga 31 Maret yang diamanatkan peraturan, Pupuk Kaltim telah merealisasikan 100 persen wajib lapor pada 1 Maret 2023, dengan total 360 wajib lapor untuk periode pelaporan E-LHKPN 2022.
Pelapor wajib E-LHKPN terdiri dari pimpinan, manajemen, serta pejabat di lingkungan Pupuk Kaltim. Meliputi Dewan Komisaris, jajaran Direksi, karyawan grade 1 hingga 3, serta Dewan Komisaris bersama Direksi anak perusahaan afiliasi Pupuk Kaltim yang terkonsolidasi dengan Pupuk Indonesia.
"Kepatuhan pelaporan E-LHKPN juga wujud dukungan Pupuk Kaltim terhadap program pemerintah, khususnya terkait kontrol pengawasan atas harta kekayaan yang diperoleh secara legal dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah Qomaruzzaman.
| Baca juga: Keren! BUMN Ini Serius Pacu Kualitas SDM Daerah |
Perkuat implementasi GCG
Beberapa tahun terakhir, pelaporan LHKPN Pupuk Kaltim menjadi yang terbaik dan tercepat di lingkungan Pupuk Indonesia Grup, didasari internalisasi peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.
Hal ini pun terus ditekankan Pupuk Kaltim kepada seluruh karyawan dalam memperkuat implementasi GCG, utamanya terkait tata kelola bisnis yang bebas dari praktik korupsi dan penyuapan, sehingga Pupuk Kaltim dapat mencegah risiko pidana korporasi, serta menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh dan berkelanjutan.
"Asas kepatuhan dan tata kelola perusahaan sesuai prinsip GCG telah menjadi komitmen dan budaya di Pupuk Kaltim, untuk terus ditingkatkan dengan menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan benar," terang Qomaruzzaman.
"Pupuk Kaltim juga menjalankan prinsip zero tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan, serta tindak pidana korupsi yang bertentangan dengan prinsip 4 NO's," pungkas Qomaruzzaman.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
