Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

UU Kepailitan Diharapkan Dukung Restrukturisasi Saat Pandemi Covid-19

Ekonomi pandemi covid-19 dampak ekonomi covid-19
Medcom • 18 Oktober 2020 16:06
Jakarta: Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diharapkan bisa mendukung proses restrukturisasi di era pandemi covid-19. Proses restrukturisasi diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan likuiditas pelaku usaha.
 
"Dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini, penerapan konsep PKPU harus diutamakan untuk melakukan restrukturisasi, bukan pada proses kepailitan", kata Ketua Umum Restructuring and Insolvency Chamber Indonesia (RICI), Alfin Sulaiman, dalam sebuah webinar dengan topik relevansi UU Kepailitan dan PKPU di era pandemi, Minggu, 18 Oktober 2020.
 
Alfin mengatakan PKPU harus menjadi ruang restrukturisasi bagi debitur dengan para krediturnya. Terutama terhadap utang-utang yang memang tidak atau sulit dibayar saat jatuh tempo di masa pandemi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena itu, semua pihak harus saling mendukung proses restrukturisasi guna menunjang keberlangsungan ekonomi negara," kata ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Selatan itu.
 
Sekretaris Jenderal RICI Harvardy M Iqbal mengatakan RICI hadir sebagai forum komunikasi dan wadah bagi seluruh pelaku kegiatan restrukturisasi. Baik pelaku usaha, perbankan, profesi penunjang seperti akuntan, financial advisor, tax consultant, praktisi hukum dan keuangan, kurator, maupun pemerintah dan badan peradilan.
 
Senior VP SAM Bank Mandiri Dedy Teguh Krisnawan, sebagai salah satu narasumber dalam webinar ini, menyampaikan bahwa perbankan cenderung memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan langkah restrukturisasi di luar pengadilan. Di era pandemi ini, Dedy menyarankan restrukturasi dibandingkan dengan mengambil langkah hukum litigasi.
 
"Hingga Agustus 2020, Bank Mandiri telah merestrukturisasi kredit debitur terdampak covid-19 sejumlah Rp119,3 triliun yang berasal dari 545.692 debitur," kata Dedy.
 
Perwakilan dari Hipmi Jaya, Reza Octavian, menyampaikan pengusaha masih optimistis pandemi covid-19 segera berakhir. Untuk itu, pengusaha berupaya maksimal untuk mencegah tindakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.
 
Namun, kata dia, pengusaha juga meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian keringanan beban pajak yang wajib ditanggung pengusaha. Khususnya terhadap sektor-sektor yang sangat terdampak.
 
"Kami prihatin dengan banyaknya permohonan pailit maupun PKPU di era pandemi ini. Kami mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi UU Kepailitan dan PKPU, khususnya terhadap syarat insolvency test untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU," tutur Reza.
 
Praktisi hukum GP Aji Wijaya melihat masih ada sejumlah kelemahan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Terutama terkait dengan dapat atau tidaknya debitur yang sudah masuk dalam PKPU dan membuat proposal restrukturisasi, merevisi kembali proposalnya.
 
"UU itu juga belum mengatur penyeragaman sikap, khususnya di sektor perbankan, terkait status kolektabilitas debitur yang sudah masuk dalam restrukturisasi melalui penundaan kewajiban pembayaran utang," kata dia.
 
Untuk itu, Aji mendorong agar Mahkamah Agung membuat peraturan yang sifatnya temporer guna mengantisipasi melonjaknya permohonan kepailitan dan PKPU. "Sehingga, dapat mendorong penyelesaian restrukturisasi melalui PKPU secara maksimal untuk mencegah banyaknya perusahaan atau individu yang masuk ke jurang kepailitan," ujar dia.
 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif