Ilustrasi target investasi di KEK - - Foto: dok AFP
Ilustrasi target investasi di KEK - - Foto: dok AFP

Pemerintah Bidik Investasi Rp725 Triliun di Kawasan Ekonomi Khusus

Ekonomi investasi kawasan ekonomi khusus UU Cipta Kerja
Suci Sedya Utami • 17 November 2020 22:01
Jakarta: Pemerintah menargetkan jumlah investasi yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai Rp725 triliun seiring kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja. Pasalnya, UU sapu jagat ini akan membuat investasi dalam negeri semakin bergairah.
 
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tanpa UU Cipta Kerja, investasi diproyeksikan hanya sebesar Rp245,6 triliun dengan nilai investasi di KEK hanya Rp69,75 triliun.
 
"Mudah-mudahan dengan UU Cipta Kerja mendorong investasi masuk, terutama di KEK diharapkan 2025 bisa di atas Rp700 triliun," kata Susiwijono dalam webinar bertema memacu investasi lewat kawasan ekonomi khusus, Selasa, 17 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejalan dengan peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja juga diyakini akan bertambah. Jika tanpa UU Cipta Kerja, proyeksi penyerapan tenaga kerja hanya sebesar 43.278 orang. Sedangkan dengan UU Cipta Kerja diproyeksikan mencapai 672.173 orang.
 
"Saat ini, serapan tenaga kerja di KEK sebesar 15.266 orang," terangnya.

 
UU Cipta Kerja tambah jumlah KEK
 
Adapun terdapat 15 KEK di Tanah Air. Dari jumlah itu, 11 antaranya beroperasi di Sei Mangkei, Arun Lhokseumawe, MBTK, Palu, Galang Batang, Tanjung Kalayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Sorong, Morotai dan Bitung. Sedangkan empat lainnya masih dalam tahap pembangunan.
 
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah dapat membuka lebih banyak KEK dengan tujuan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
 
"Oleh karenanya pemerintah berharap dan beranggapan desain KEK yang paling cocok untuk mengatasi permasalah tersebut adalah di luar Pulau Jawa," ungkap dia.
 
Ia menjelaskan pengusul KEK boleh dari badan usaha atau swasta, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat yang diajukan ke Dewan Nasional KEK.
 
Meski demikian, kriteria pengusul pengembangan KEK harus memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai, merupakan profesional dalam pengelolaan kawasan, memiliki komitmen pembangunan, dan memiliki mitra strategis. Pengembangan KEK juga harus memiliki rencana bisnis yang layak baik dari sisi ekonomi maupun keuangan.
 
"Setiap pengusulan KEK akan diteliti rencana bisnis dan keuangan, sehingga kita nilai nanti akan mampu menarik para calon investor terutama FDI, mendorong penciptaan devisa atau memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," jelas dia.
 
Dari sisi lahan, lokasi pengembangan KEK yang diajukan paling tidak telah dikuasai 50 persen dari yang direncanakan, bukan berada di kawasan hutan dan zona rawan potensi bencana.

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif