Upaya itu dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi iklim investasi di Sumbawa Barat. Kunjungan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta.
Juru bicara FGPI Leo Supardinata mengungkapkan bahwa semangat audiensi dengan Kementerian ESDM berangkat dari kegelisahan masyarakat yang tergabung dalam FGPI dan perwakilan masyarakat lingkar tambang, terkait isu investasi yang terus bergulir di Sumbawa Barat.
"Kita ingin mempertegas terkait berbagai isu liar yang beredar. Ada banyak narasi dan tuduhan seperti pelanggaran HAM hingga permintaan menutup tambang. Setelah kita kroscek, ternyata semuanya baik-baik saja. Aneh kalau ada yang menyebutkan ada masalah besar terkait perusahaan tambang di Sumbawa Barat,” ungkap dia, dalam keterangannya, Selasa, 24 Januari 2024.
| Baca: Mau Raup Untung Jelang Ramadan? Ini Strategi Bisnis yang Bisa Kamu Coba |
Menanggapi gejolak di masyarakat, Leo berharap agar masyarakat menanggapinya dengan bijaksana. Menjaga kondusivitas daerah, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, mewakili kepala desa di lingkar tambang, Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh Jauhari Effendi menegaskan, menjaga investasi di Sumbawa Barat adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Andaikan kami tidak mendapatkan ruang untuk bersilaturrahmi di Kementerian ESDM, maka kami 10 kepala desa di lingkar tambang akan melakukan aksi mendukung investasi, karena informasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang menyuarakan isu liar menutup tambang merupakan bentuk agitasi negatif bagi masyarakat kami,” kata dia.
Ia menambahkan, kepala desa di lingkar tambang akan selalu mendukung keberadaan investasi selaku desa yang berada pada ring satu wilayah pertambangan. Ketika ada yang mengusik apalagi ingin menutup maka pemerintah desa di lingkar tambang akan mengambil sikap.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana, dalam pertemuan tersebut menyatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan masyarakat Sumbawa Barat di Kementerian ESDM. Menurutnya, segala bentuk informasi terkait aktivitas perusahaan tambang menjadi suatu hal yang selalu dibutuhkan dalam rangka menjaga iklim investasi.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berjalan lurus sesuai regulasi yang ada. Begitupula dengan investasi yang ada, tentunya juga dikawal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menutup tambang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada kriteria dan tahapan-tahapannya," pungkas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
