Ilustrasi. Foto: dok MI/Angga Yuniar.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Angga Yuniar.

Pemerintah Diminta Perkuat Aspek Perlindungan Konsumen

Ekonomi teknologi Konsumen inovasi Investasi Bodong
Eko Nordiansyah • 22 April 2022 15:28
Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meminta pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen sekaligus mendorong kesadaran akan hak-haknya.
 
Ketua BPKN Rizal Halim mengatakan, penguatan ini didorong oleh perkembangan inovasi dan teknologi digital. Menurutnya, penguatan regulasi perlindungan konsumen juga menjadi hal yang mendesak karena banyak kasus hukum yang kerap meminggirkan perlindungan maupun hak-hak konsumen.
 
"Masyarakat terus yang menjadi korban. Bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya? Investasi bodong selalu marak, dan yang jadi korban adalah masyarakat. Walaupun pelaku ditangkap, tapi hak masyarakat itu tidak kembali," kata Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat  22 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mencontohkan, kasus penipuan investasi yang belakangan marak sejatinya telah berlangsung lebih dari 20 tahun lalu dengan bentuk berbeda seperti penipuan forex (foreign exchange), bursa berjangka, dan lainnya. Berulangnya kasus ini dinilai akibat lemahnya pengawasan dari otoritas terkait dan keberpihakan terhadap hak-hak konsumen.
 
"Sampai pada tahap penindakan hukum pun kasus-kasus seperti ini luput. Jadi ada masalah dalam sistem kita. Lembaga harus lebih transparan terkait aset yang disita. Penindakan hukum itu harus memikirkan pemulihan hak-hak konsumen. Bukan sekadar menahan, dan dipidana," ungkapnya.
 
Mengacu pada UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPKN merupakan badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. BPKN bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan konsumen. Terbitnya Peraturan Pemerintah 4/2019 tentang BPKN juga semakin memperkuat fungsi kelembagaan BPKN guna mengawal mandat Presiden untuk melindungi kepentingan masyarakat.
 
Dalam tiga tahun ini, BPKN telah aktif dilibatkan dalam penyusunan regulasi di kementerian dan lembaga untuk menekankan aspek perlindungan dan hak-hak konsumen. Namun masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum melibatkan BPKN, sehingga diperlukan kerja sama antarkementerian dan lembaga.
 
“Sangat perlu untuk memperkuat visi UU Perlindungan Konsumen karena ada beberapa kelemahan yang tidak dijangkau. Misalnya yang berkenaan dengan perkembangan teknologi digital. Kemudian terkait kewenangan dan kejelasan lembaga sebagai vocal point itu harus diperkuat lagi," ujar dia.
 
Selain itu, BPKN aktif mendorong beragam bentuk edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan dan hak-hak konsumen agar lebih disadari oleh masyarakat, pelaku industri, penyedia jasa dan lainnya. Hal ini juga dilakukan untuk memitigasi risiko dari peredaran barang dan jasa yang berpotensi merugikan konsumen.
 
"Konsumen produk apa pun, yang memang diizinkan beredar, berhak mendapatkan perlindungan yang sama karena hak mereka dijamin oleh undang-undang. Pekerjaan ini tentunya tidak mudah dan membutuhkan kerja sama semua pihak agar konsumen produk apa pun tetap memperoleh haknya dan tidak dirugikan," pungkasnya.

 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif