Ilustrasi koperasi simpan pinjam - - Foto: MI/ Adam Dwi
Ilustrasi koperasi simpan pinjam - - Foto: MI/ Adam Dwi

Ini 8 Koperasi Gagal Bayar yang Lakukan Perjanjian Damai

Antara • 11 Januari 2022 19:50
Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan terdapat delapan koperasi bermasalah yang sedang dalam proses pelaksanaan homologasi atau perjanjian perdamaian pasca Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 
“Selama ini antara anggota dan pengurus sudah ada kesepakatan untuk menempuh perjanjian perdamaian, dan selama ini kami selalu memberikan kesempatan kepada koperasi secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian tersebut sesuai keputusan PKPU,” ungkap Teten dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2021.

Berikut nama koperasi tersebut:

  1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama.
  2. KSP Indosurya.
  3. KSP Pracico Inti Sejahtera.
  4. KSPPS Pracico Inti Utama.
  5. KSP Intidana.
  6. Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa.
  7. KSP Lima Garuda.
  8. KSP Timur Pratama Indonesia.
Dalam perkembangannya, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki kepentingan untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis guna memastikan keputusan PKPU dijalankan dengan benar.
 
Selama ini, menurut Teten, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada koperasi yang bermasalah secara internal untuk menjalankan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Namun, koperasi bermasalah masih belum memenuhi harapan anggota koperasi seperti belum adanya kejelasan mengenai hak-hak anggota oleh pengurus koperasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, pihaknya membentuk lintas Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. “Saya kira tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat termasuk anggota koperasi yang bermasalah,” ujar Menkop.
 
Ia berharap putusan PKPU yang sudah menjadi kesepakatan internal dengan koperasi-koperasi tersebut dapat dijalankan dengan benar sehingga mencapai penyelesaian. Dengan begitu, kepentingan para anggota dengan jumlah simpanan kecil dapat terselesaikan.
 
“Koperasi berbeda dengan korporasi. Karena itu, kami dalam penanganan koperasi bermasalah ada penyelesaian internal untuk menyelamatkan koperasi sekaligus untuk melindungi anggota koperasi,” ucap Teten.
 
Adapun hal ini menjadi catatan mengenai betapa pentingnya pengawasan koperasi terutama KSP agar semakin lebih profesional dan berkualitas. Kemenkop-UKM pun telah melakukan reformasi pengawasan yakni berbasis risiko sebagaimana perbankan.
 
Sejatinya, sebut Menkop, koperasi tidak mungkin gagal bayar jika simpanan anggota diperuntukkan bagi kepentingan anggota. Namun, koperasi menjadi bermasalah disebabkan praktek berkoperasi tak benar dan dana simpanan diinvestasikan untuk kepentingan di luar anggota.
 
“Kami tidak akan membiarkan koperasi yang melakukan penyimpangan karena ini akan rusak reputasi koperasi. Padahal, koperasi merupakan perwujudan dari sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” pungkas dia.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif