Menurut Dewi, ketidaktepatan atau penyalahgunaan alokasi anggaran bansos untuk masyarakat tidak berubah sejak 2011. Bentuk atau modus penyelewengan itu hampir selalu sama sampai sekarang.
"Waktu 2021 memang kami sudah buat kajian dan juga sudah disampaikan ke Kementerian Sosial. Terkait bansos itu memang banyak data yang tidak akurat. Karena kami melakukan pemantauan, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di wilayah lain di Indonesia itu sama temuannya," kata Dewi kepada Media Indonesia, Minggu, 12 Juni 2022.
Kajian yang dilakukan ICW tersebut sempat dibicarakan kepada Kemensos. Bahkan, Kemensos pun mengakui data alokasi penyaluran bantuan sosial tidak dilakukan pembaharuan.
"Jadi data-data yang ada di dinsos yang di pemerintah daerah, itu tidak di-update sejak 2017. Padahal kan seharusnya setiap tahun atau minimal dua tahun sekali data harus update, apalagi kalau bansos itu regular. Setiap tiga bulan atau per enam bulan. Selama ini kan data selalu menggunakan data yang lama. Jadi wajar BPK menemukan indikasi anggaran yang tidak efektif tersalurkan itu," terang Dewi.
Terkait sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digagas Kemensos baru-baru ini, Dewi menuturkan data-data yang diperbarui jangan hanya di tingkat pusat saja. Data yang semrawut dan banyak ditemukan di daerah-daerah juga harus dibenahi.
"Cuma rasa-rasanya kalau misalnya itu hanya di tingkat pusat, tetapi tidak ada kewajiban daerah juga untuk meng-update akan sama saja. Meskipun sudah dikembangkan atau dibuat metode yang baru untuk keakuratan data," imbuh Dewi.
Anggaran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini, sebut dia, modusnya tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. "Banyak data tidak akurat, banyak pemotongan juga atau pungli, terus ketika mendekati pilkada misalnya, itu juga banyak bansos yang dipolitisasi. Begitu kira-kira modusnya," tambah dia.
Dewi menyebut alasan Kemensos yang mengatakan kendala amburadulnya data sudah menjadi alasan klasik yang setiap ada dugaan penyelewengan dana bansos. "Jadi kalau mau dibilang masalah data, masalah data, ya iya. Kayaknya di semua tempat juga data itu memang kan selalu jadi masalah. Tapi rasa-rasanya setiap tahun jadi alasan dari Kemensos," tukasnya.
(DINDA SHABRINA)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
