"KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) perlu bekerja keras agar hal ini teratasi," kata Abdul Halim, dilansir dari Antara, Kamis, 2 Juni 2022.
Abdul Halim mengemukakan hal tersebut terkait dengan temuan kajian di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, sebagian besar atau 94 persen ABK di kapal ikan dalam negeri belum bersertifikat sebagai prasyarat bekerja di laut. Ia menilai temuan itu tidak mengejutkan dan mencerminkan kondisi lapangan sesungguhnya.
Pelatihan yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait, menurutnya, terkadang melewatkan mengenai hasil yang ditunjukkan dari pelatihan, sehingga pelatihan yang ada di harus terus berkelanjutan pengawasannya serta berfokus kepada apa yang bisa bermanfaat bagi peserta pelatihan seperti sertifikasi untuk melaut.
Sebagaimana diwartakan terkait dengan aktivitas pelatihan masyarakat pesisir, KKP telah melatih 600 nelayan untuk mendukung keberhasilan program prioritas sektor kelautan dan perikanan nasional seperti Kampung Nelayan Maju (Kalaju), penangkapan ikan terukur, hingga mata pencaharian alternatif bagi nelayan.
"Pelatihan ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan program prioritas KKP, dalam hal ini Kalaju dan penangkapan ikan terukur," kata Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta.
Ia menyebutkan Program Kalaju merupakan upaya mewujudkan ekonomi biru, dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, ujar dia, masyarakat perlu didukung dengan kompetensi yang mumpuni, sehingga mendukung produktivitas nelayan, yang berujung kepada peningkatan hasil produksi yang berkelanjutan.
BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) menggelar pelatihan bagi masyarakat nelayan di berbagai daerah. Terbaru, Puslatluh KP melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon menggelar dua pelatihan secara daring bagi para nelayan pada minggu ketiga dan keempat Mei 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
