"Tadinya saya berharap Pak Luhut melakukan hal yang fundamental. Kalau cuma memindahkan kantor ke Indonesia, tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh," kata Anggota Komisi 6 DPR, Deddy Sitorus.
Menurut Deddy, Luhut seharusnya fokus melakukan audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak mencaplok lahan di luar HGU atau konsesinya. Deddy yakin, jika hal itu dilakukan negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat sehingga negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalty pajak.
"Saya berharap besar, audit itu menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan - perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Kalau sekarang, pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama, itu tidak berkeadilan," kata Deddy.
Deddy meminta Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Memilah perusahaan yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara.
"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," ujarnya.
Deddy juga menyoroti audit terhadap pelaksanaan konsep plasma - inti yang sangat banyak membuat konflik dan penderitaan bagi rakyat di Pulau Kalimantan, utamanya Kalimantan Utara.
"Saya kecewa ketika Luhut hanya mampu 'menekan' perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menyelesaikan masalah penting yang bermanfaat. Bahkan sampai sekarang harga minyak goreng curah belum mampu diturunkan sesuai HET. Sekarang petani kecil semakin menjerit karena harga TBS belum normal sebagai dampak dari moratorium ekspor kemarin. Apakah soal rakyat kecil seperti ini tidak diperhatikan oleh Pak Luhut," kata Deddy
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
