Ilustrasi. FOTO: Media Indonesia
Ilustrasi. FOTO: Media Indonesia

Skema DMO dan DPO Diyakini Jaga Ketersediaan Minyak Goreng

Antara • 23 Mei 2022 15:44
Purwokerto: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto Naelati Tubastuvi menilai skema Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) masih dapat diterapkan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng di dalam negeri.
 
"Kebijakan menutup keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya yang berlaku per 28 April 2022, hampir sebulan, dampak negatifnya pasti ada. Tapi diharapkan dengan ditutupnya keran ekspor kemarin itu bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dilansir dari Antara, Senin, 23 Mei 2022.
 
"Dan saya kira kebijakan penutupan keran ekspor itu ibarat senjata pamungkas setelah pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari harga eceran tertinggi dan ternyata tidak mempan juga," tambahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan hal itu terkait dengan kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor CPO beserta turunnya sejak 23 Mei 2022. Menurut dia, penutupan keran ekspor CPO beserta turunannya tersebut berdampak terhadap tercukupinya kebutuhan minyak goreng di dalam negeri meskipun belum melimpah.
 
Oleh karena adanya tuntutan dari petani kelapa sawit dan produsen CPO yang terhambat ekspornya, kata dia, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk membuka kembali keran ekspor dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan minyak goreng dalam negeri yang sudah tercukupi.
 
Selain itu, pertimbangan lainnya adalah tuntutan petani yang produk kelapa sawitnya tidak bisa terserap di pasar sehingga membusuk ditambah dengan mahalnya harga pupuk untuk tanaman kelapa sawit.
 
"Saya kira sudah waktunya dibuka karena ditutup terlalu lama banyak beban yang ditanggung oleh produsen-produsen CPO ini," kata Naelati.
 
Lebih lanjut, Wakil Ketua II Badan Pengurus Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas itu mengatakan jika melihat hitungan, potensi kerugian dari penutupan keran ekspor tersebut cukup besar karena berdasarkan data, kerugiannya kurang lebih Rp13 triliun dalam sebulan.
 
Dengan demikian, kata dia, neraca perdagangan devisa otomatis terganggu karena CPO merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi untuk devisa
 
"Jadi di sisi lain juga neracanya menjadi terganggu, sebulan saja ditutup, angkanya, informasinya Rp13 triliun (angka kerugian) dari pendapat cukai pajaknya, belum pendapatan dari produsennya yang masuk ke negara," tegasnya.
 
Menurut dia, pemerintah juga perlu berhitung dengan cermat dampak ketika keran ekspor CPO ditutup kemudian ketika dibuka, karena penutupan keran ekspor terlalu lama akan merugikan dan risikonya terlalu besar.
 
Terkait dengan langkah yang perlu dilakukan pemerintah agar kelangkaan minyak goreng tidak terulang kembali, Naelati menilai kebijakan lama yang diambil pemerintah dengan menetapkan DMO dan DPO masih dapat diterapkan.
 
Dia mengatakan dengan adanya skema DMO dan DPO berarti ada kewajiban dari produsen CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri agar tetap terjaga, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat.

 
Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan DMO dijaga pada jumlah 10 juta ton minyak goreng yang terdiri dari delapan juta ton minyak goreng pasokan dan sebagai cadangan sebesar dua juta ton.
 
"Saya kira kebijakan atau skema DMO dan DPO itu masih bisa dilanjutkan," pungkasnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif