Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (kanan).  ANTARA FOTO/Destyan Sujarwokofoc
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo (kanan). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwokofoc

Kemenhub Ungkap Alasan Helm Tidak Wajib saat Bersepeda

Ekonomi sepeda jalur sepeda Kementerian Perhubungan
Antara • 24 September 2020 10:04
Jakarta: Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan alasan helm tidak wajib dalam aturan bersepeda, yakni Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.
 
"Ya memang tentang helm dan spakbor itu cukup panjang, cukup alot. Helm kan melindungi keselamatan, tapi ada pemikiran, dari rumah mau ke warung mosok harus pakai helm, akhirnya jadi opsional,” kata Budi, dikutip dari Antara, Kamis, 24 September 2020.
 
Budi menuturkan untuk tujuan tertentu, misalnya, berolahraga, helm itu wajib digunakan, meskipun dalam aturan sifatnya tetap opsional. "Kalau kita mungkin ingin lebih keamanan, para pesepeda pakai helm untuk kepentingan umum, untuk olahraga itu wajib, opsional kalo menggunakan ya lebih baik," tuturnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam PM 59/2020 ini diatur mengenai beberapa persyaratan keselamatan, misalnya, untuk penggunaan helm maupun spakbor tidak diwajibkan dan bersifat opsional. Untuk spakbor bahkan dikecualikan bagi sepeda balap, sepeda gunung, dan sepeda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Menurut Dirjen Budi, penggunaan helm bagi para pesepeda di jalan umum juga tidak diwajibkan namun masyarakat tetap dapat menggunakan helm sebagai bagian dari keselamatan saat bersepeda. Di satu sisi, ia berharap dengan lahirnya PM 59/2020 ini dapat cepat diimplementasikan hingga ke daerah-daerah tingkat kabupaten/kota.
 
"Kami ingin kelanjutan regulasi ini implementasinya bisa cepat di daerah-daerah. Saya sudah kirim surat ke seluruh gubernur dan kantor-kantor untuk menyiapkan beberapa fasilitas pendukung bagi pesepeda hingga tingkat kota kabupaten. Artinya ada kewajiban bagi pemerintah untuk secara bertahap menyiapkan infrastruktur bagi pesepeda," ucapnya.
 
Salah satu fasilitas pendukung ini antara lain adalah tersedianya parkir umum untuk sepeda. Berikutnya Kemenhub mendorong kantor, sekolah, tempat umum, tempat ibadah, untuk bertahap menyiapkan tempat parkir bagi sepeda. Parkir sepeda ini tidak hanya ruang tapi juga alat untuk parkir sepedanya.
 
"Arahan kita parkir sepeda harus mudah dijangkau oleh pesepeda, lokasinya tidak terlalu jauh sehingga akan mendorong minat masyarakat cepat bertambah untuk bersepeda," tukasnya.
 
Dirjen Budi menjelaskan bahwa pihaknya berharap penuh dengan hadirnya regulasi PM 59/2020 ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan untuk berpindah tempat dalam jarak dekat.
 
"Daya beli masyarakat saat ini semakin baik, sehingga kecenderungannya masyarakat mampu membeli kendaraan pribadi seperti mobil dan motor, dampaknya muncul polusi, kebisingan, dan kemacetan. Sekarang mumpung timbul fenomena penggunaan sepeda untuk kegiatan sehari-hari di masyarakat, kami bantu untuk mengembangkan minat tersebut,” pungkasnya.

 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif