Adapun Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menilai pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik Lebaran. Hal ini terlihat dari mencuatnya pandangan berbeda bahkan berseberangan antara beberapa pejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik.
Menurutnya silang pendapat antar pejabat pemerintah ini menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan covid-19 belum tertangani dengan baik. "Saya melihat tidak konsistennya kebijakan satu sama lain," ujar Hardjuno, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 11 Mei 2020.
Ia berpadangan demi menekan penyebaran virus korona ke seluruh daerah maka pemerintah harus tegas dengan kebijakan melarang mudik Lebaran untuk tahun ini. "Saya kira, demi menekan persebaran virus korona ke daerah maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran," tegasnya.
Sebelumnya Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kebijakan itu resmi diundangkan pada 23 April 2020 meliputi 28 pasal.
Namun sayangnya, peraturan tersebut hanya seumur jagung. Beleid tersebut direvisi, yang isinya merelaksasi atau melonggarkan larangan mudik per 7 Mei 2020. "Saya pastikan, pelonggaran semacam ini membuat makin masifnya persebaran virus corona ke daerah," tegasnya.
Karena itu, Hardjuno mendesak pemerintah harus percaya diri memberlakukan larangan mudik demi perlindungan terhadap warga secara keseluruhan. "Jika virus korona sampai menyebar ke daerah-daerah secara masif maka harga yang harus dibayar bangsa ini sangat besar sekali," terangnya.
Hardjuno berharap pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral yang sangat buruk. Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat.
Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi terkait. Kondisi ini jelas Hardjuno bisa menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah.
Pada tataran paling ekstrem, lanjutnya, rangkaian inkonsistensi kebijakan akan menimbulkan ketidakpercayaan sosial. Karena itu, dia meminta pemerintah me-redesign manajemen dan strategi komunikasi penangan covid-19 ke depan, yang belum berbatas waktu kapan berakhir.
"Jika tidak, bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi 'digoreng' oleh aktor tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi liar di ruang publik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
