Jakarta: Adanya ancaman resesi ekonomi dunia di 2023, yang diakibatkan oleh adanya covid-19 dan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina, mengharuskan setiap sektor mengambil peran.
Begitu pun dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Hal ini berkaitan dengan penyediaan lahan pertanian di Tanah Air.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian, menginventarisir Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah selesai, atau tanah-tanah terlantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami," kata Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Oktober 2022.
Hadi menambahkan, selain program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), untuk mengatasi krisis pangan adalah memperkuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Untuk itu, ia menginstruksikan untuk menyusun strategi bagi percepatan pelaksanaan PTSL agar prosesnya bisa lebih cepat dan selesai sampai dengan akhir tahun.
"Program PTSL adalah tugas dari Bapak Presiden Jokowi. Tapi saya butuh bantuan Anda semua bekerja keras untuk PTSL," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan pada Agustus ketika ia baru menjabat, ada 70,3 persen masyarakat yang tidak tahu mengenai program PTSL.
Hadi pun mengaku terus melakukan sosialisasi dan memerintahkan seluruh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pertanahan (Kakanwil/Kakantah) untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Di Agustus baru 29,7 persen orang yang tahu tentang PTSL dan sesuai laporan naik menjadi 36,9 persen di September. Ini tidak lepas dari upaya kami terus menerus menyosialisasikan program sertifikat melalui PTSL," ujarnya.
Begitu pun dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Hal ini berkaitan dengan penyediaan lahan pertanian di Tanah Air.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
"Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian, menginventarisir Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah selesai, atau tanah-tanah terlantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami," kata Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Oktober 2022.
Hadi menambahkan, selain program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), untuk mengatasi krisis pangan adalah memperkuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
| Baca juga: 81,6 Juta Tanah Telah Terdaftar Lewat Program PTSL |
Untuk itu, ia menginstruksikan untuk menyusun strategi bagi percepatan pelaksanaan PTSL agar prosesnya bisa lebih cepat dan selesai sampai dengan akhir tahun.
"Program PTSL adalah tugas dari Bapak Presiden Jokowi. Tapi saya butuh bantuan Anda semua bekerja keras untuk PTSL," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan pada Agustus ketika ia baru menjabat, ada 70,3 persen masyarakat yang tidak tahu mengenai program PTSL.
Hadi pun mengaku terus melakukan sosialisasi dan memerintahkan seluruh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pertanahan (Kakanwil/Kakantah) untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Di Agustus baru 29,7 persen orang yang tahu tentang PTSL dan sesuai laporan naik menjadi 36,9 persen di September. Ini tidak lepas dari upaya kami terus menerus menyosialisasikan program sertifikat melalui PTSL," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
