Desain hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Foto Istimewa.
Desain hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Foto Istimewa.

3 Investor Bangun Hunian ASN di IKN, Berapa Nilainya?

Husen Miftahudin • 03 Januari 2023 21:44
Jakarta: Jakarta: Tiga investor segera membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketiganya adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT Risjadson Brunsfield Nusantara-CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
 
Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri PUPR.
 
"Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang kami proses. Dari jumlah tersebut, tiga pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN/Hankam. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal 2023 ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Januari 2023.
 
Dengan diraihnya SIPP, lanjutnya, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan komprehensif yang mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost.
 
"Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun," jelas Bambang.
 
"Sesuai dengan surat yang kami terima, Kami selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang mencakup antara lain kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, serta kajian lingkungan hidup," tambahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung sekitar 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024, sehingga dapat beroperasi pada Agustus-Desember 2024.
 
Baca juga: Fisik Infrastuktur IKN Disebut akan Terlihat di Kuartal Pertama

 
Adapun total nilai investasi dari ketiga investor tersebut sekitar Rp41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, Summarecon berinvestasi sebesar Rp1,67 triliun, Konsorsium Nusantara Rp30,8 triliun, dan KLHC sebesar Rp8,65 triliun. "Melalui skema KPBU dipastikan negara dan tidak ada pihak yang dirugikan," jelas Bambang.
 
Untuk diketahui, sebanyak 20 persen pembiayaan pembangunan IKN Nusantara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan 80 persen lainnya berasal dari investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 
Pemerintah Indonesia terus mengajak investor baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemerintah berkomitmen untuk tidak membebankan pembangunan IKN pada APBN.
 
"Pembangunan IKN Nusantara tidak boleh memberatkan APBN. Maka dari itu kita akan kerja keras untuk mencari investor yang dapat diajak bekerja sama dalam membangun proyek bersejarah ini," ucap Bambang.
 
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Summarecon Agung Jemmy Kusnadi menekankan pihaknya akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian nasional. "IKN Nusantara adalah proyek bersejarah, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah Indonesia," tegas Agung.
 
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif