Ilustrasi Ojek Online. Foto: MI/Bary Fathahlilah
Ilustrasi Ojek Online. Foto: MI/Bary Fathahlilah

Menhub Klaim Tarif Ojek Baru Sudah Sesuai Masukan Semua Pihak

Indriyani Astuti • 09 September 2022 20:14
Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan alasan penetapan kenaikan tarif ojek daring yang dirasakan asosiasi pengemudi belum sesuai tuntutan menyusul kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
 
Asosiasi meminta agar biaya sewa aplikasi tidak melebihi 10 persen karena merugikan pengemudi. Namun, Kementerian Perhubungan hanya menurunkan biaya sewa aplikasi dari 20 persen menjadi 15 persen.
 
"Kita kan sudah mendengarkan semua pihak. Dibuktikan kita mengundurkan dua kali. Tentu hal-hal ini kita dengarkan semuanya, tidak mungkin kita memberikan suatu menyenangkan semua pihak," ujar Budi kepada wartawan di Istana Negara, dilansir Media Indonesia, Jumat, 9 September 2022.
 
Baca juga: Revisi Tarif Ojek Online Sudah Tepat 

Budi menjelaskan penetapan kenaikan tarif ojek daring berdasarkan zona secara umum kenaikannya hanya 8 persen hingga 13 persen. Kemudian, imbuh Budi, fee (biaya) yang dikenakan aplikator atau penyedia aplikasi juga telah dikurangi dari 20 persen menjadi 15 persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah itu menjadi bagian kemudahan secara akumulatif. Jadi sebenarnya naiknya cuma lima persen ya. Naiknya lima persen tapi manfaat yang diperoleh 15 persen jadi ini satu kesepakatan lah bersama," jelasnya.
 
Budi mengaku penetapan kenaikan tarif tidak hanya didasari voting. Tetapi pihaknya berusaha mendengarkan semua pihak termasuk masukan dari para pengguna dan pengendara ojek daring.
 
Ia mengklaim besaran tarif yang efektif akan berlaku 10 September 2022. "Ada voting tapi kita mendengarkan semua pihak. Insya allah ini baik dari beberapa sampling yang kita dengarkan kepada pengguna dan pengendara mereka rata-rata puas dengan kondisi ini," paparnya.
 
Berdasarkan KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor, penyesuaian tarif dibagi menjadi dua. Pertama biaya pengemudi. Kenaikan tarif ini didasarkan pada kenaikan upah minimum regional (UMR), asuransi pengemudi, pajak pertambahan nilai (PPN) dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
 
Biaya Jasa Zona I (Sumatera, Jawa-selain Jabodetabek, Bali) dengan jasa batas bawah sebesar Rp2.000 (semula Rp1.850 per km), biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500 (semula Rp2.300 per km) dan biaya jasa minimal Rp8.000 sampai dengan Rp 10 ribu (dari sebelumnya Rp9.250-Rp11.500).
 
Lalu, Jasa zona II (Jabodetabek) jasa batas bawah sebesar Rp2.550 (semula Rp2.250 per km), biaya jasa batas atas sebesar Rp2.800 per km (naik dari Rp2.700 per km) dan biaya jasa minimal: Rp10.200-Rp11.200 (dari sebelumnya Rp13.000-Rp 13.500).
 
Kemudian, biaya Jasa Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, Papua), biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.300 per km (naik dari Rp2.100), biaya jasa batas atas sebesar Rp2.750 per km (semula Rp2.600) dan biaya jasa minimal: Rp9.200-Rp11.000 (dari semula Rp10.500-Rp13.000.
 
Kedua, tarif untuk penyedia aplikasi turun dari 20 persen menjadi 15 persen.
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif