Jakarta: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin menjadi bagian penting dalam transformasi digital di berbagai sektor.
Namun, agar manfaat teknologi ini bisa dirasakan secara merata, adopsi AI tidak cukup hanya mengandalkan inovasi. Diperlukan kebijakan yang inklusif agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, KUMPUL Impact sebagai mitra pelaksana AIM ASEAN di Indonesia menggelar National Policy Convening Indonesia: "Charting the Blueprint for AI-Inclusive Indonesia" di Jakarta.
Forum ini menjadi bagian dari program AIM ASEAN, inisiatif regional yang dipimpin ASEAN Foundation bersama AVPN dengan dukungan Google.org dan Asian Development Bank (ADB).
Program AIM ASEAN menargetkan pemberdayaan 54.000 UMKM di Indonesia, dengan KUMPUL Impact memimpin implementasi bagi 32.000 UMKM melalui pemanfaatan AI yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab.
Founder & Chairperson KUMPUL Impact, Faye Wongso, menjelaskan bahwa tema “Cetak Biru” memuat tanggung jawab besar dalam memastikan visi AI yang inklusif benar-benar dapat diwujudkan.
“Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan cetak biru agar dapat berdiri kokoh, kebijakan AI juga harus berangkat dari realitas di lapangan. Kebijakan sehebat apa pun di atas kertas tidak akan bermakna jika gagal menjawab tantangan keseharian UMKM. Karena itu, National Policy Convening ini hadir untuk memastikan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan lived experience para pelaku usaha di akar rumput,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Juli 2026.
Dengan mengadaptasi filosofi Rotan dalam kolaborasi Pentahelix, KUMPUL Impact berupaya menganyam cetak biru yang tangguh dan fleksibel agar kehadiran AI benar-benar memberdayakan, bukan meminggirkan, pelaku usaha kecil dan menengah.
Pendekatan ini sejalan dengan visi regional AIM ASEAN. Project Manager for AIM ASEAN, Eci Ernawati, yang hadir mewakili ASEAN Foundation, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menjadikan AI lebih mudah diakses, dipahami, dan diterapkan oleh UMKM selaku tulang punggung perekonomian kawasan.
“National Policy Convening hadir sebagai jembatan kolaborasi untuk merumuskan kebijakan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari seberapa banyak UMKM yang mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya 'naik kelas',” jelasnya.
Visi inklusi digital tersebut juga sejalan dengan kerangka arsitektur kebijakan nasional. Dalam forum ini, Staf Khusus Presiden RI untuk UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala menegaskan bahwa Artificial Intelligence harus diposisikan sebagai instrumen penyetara peluang.
“AI bukan sekadar lompatan teknologi, melainkan alat strategis untuk mempersempit kesenjangan produktivitas. Teknologi ini tidak boleh menjadi privilese segelintir pelaku besar, tetapi harus memperluas daya saing jutaan UMKM Indonesia. Karena itu, dorongan inovasi wajib diimbangi dengan regulatory enablement dengan menciptakan ekosistem yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang baik tidak hanya dirancang untuk UMKM, tetapi dirancang bersama UMKM, berbasis pembelajaran nyata dari lapangan,” tegasnya.
Pada puncaknya, forum ini akan menghasilkan tiga luaran utama: Ringkasan Eksekutif,
Ringkasan Kebijakan Publik, serta Perangkat Media dan Advokasi. Ketiganya ditargetkan
menjadi kompas kebijakan digital nasional yang mengawal UMKM Indonesia menavigasi
masa depan berbasis AI dengan percaya diri dan inklusif.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
