AHY mengatakan kunjungannya kali ini tidak hanya akan menyasar wilayah Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
| baca juga: AHY Mewanti-wanti Bawahannya Tak Terlibat Mafia Tanah |
“Karena sudah menunggu, cukup banyak kasus-kasus yang ingin kami selesaikan jadi kami akan ungkap kejahatan pertanahan di sana sini, yang mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan keuangan negara,” kata AHY kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN dikutip dari Antara, Selasa, 16 April 2024.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyelesaikan target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo, termasuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah untuk memfasilitasi pemberian Hak Atas Tanah (HAT).
Revisi perdagangan karbon
Revisi peraturan ini, menurut dia, penting untuk mendukung penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk keperluan perdagangan karbon (carbon trading).Revisi PP ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pasar carbon trading di Indonesia, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya penanggulangan perubahan iklim sekaligus menghadirkan iklim investasi yang penuh kepastian hukum.
Sejak dilantik sebagai menteri pada Februari lalu, AHY telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia untuk meninjau pelayanan pertanahan dan menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat.
Kementerian ATR/BPN menargetkan dapat menyelesaikan target penerbitan dan penyerahan sertifikat tanah sebanyak 120 juta bidang tanah hingga masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi selesai Oktober tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
