Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

Ketua Umum Hipmi Jadi Saksi, Akademisi: Publik Berhak Tahu Kasus Apa

Ekonomi Kasus Suap hipmi Pengadilan
Angga Bratadharma • 21 April 2022 13:26
Jakarta: Pemberitaan tentang Ketua Umum Hipmi sekaligus Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming terbilang masif sekarang ini. Hal itu lantaran nama Mardani mencuat saat diminta hadir sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.
 
Akademisi Ilmu Komunikasi Adi Sulhardi menilai kondisi itu terjadi karena Mardani H Maming memiliki nama besar yang disandang dan posisinya sebagai Ketua Umum Hipmi. "Publik berhak tahu ini kasus apa, serta bagaimana arsitektur permasalahan dalam kasus ini," kata Adi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 21 April 2022.
 
Kendati demikian, ia menilai, seharusnya berita yang ada tidak hanya fokus pada saksi semata tapi juga mengarah kepada tersangka dan pihak mana saja yang mendapat keuntungan. "Harusnya media melakukan kerja-kerja investigasi. Tidak fokus pada saksi dan tersangka, tapi siapa saja pihak yang mengail untung di tengah kegaduhan ini," ucapnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lanjut, Adi mendorong agar media fokus pada kerja investigatif terkait kasus tersebut. Sebab kasus ini tidak mungkin berdiri sendiri. Artinya ada pihak lain atau Mr X yang menjadi master mind. Tugas media adalah mengangkat segala hal itu menjadi seterang-terangnya.
 
"Sebagai akademisi, saya melihat pemberitaan terkait Mardani H Maming ini sangat menarik," tuturnya.
 
Adapun nama Mardani H Maming mencuat saat diminta hadir sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo Saat persidangan, majelis hakim meminta Mardani untuk dapat hadir secara offline, yang akan diagendakan pada Senin, 25 April 2022 atau pekan depan.
 
Kuasa Hukum Mardani H Maming, Irfan Idham, menolak semua asumsi dan tuduhan kliennya terlibat. Menurutnya, kliennya tidak mengetahui apalagi menerima aliran dari dugaan gratifikasi Dwiyono. Pokok perkara kasus dugaan suap yang menjerat Dwidjono yakni gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Hal itu berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Menurut kami ini murni perbuatan Pak Dwi (eks Kepala Dinas ESDM)," pungkasnya.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif