"Agar pengembangan sektor UMKM bisa diakselerasi dengan tepat, membutuhkan data yang akurat dan mutakhir terkait kondisi UMKM yang bersangkutan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Juli 2023.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat menjalin kerja sama untuk memperkuat pendataan Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia.
Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan, pada 2022, kegiatan pendataan koperasi dan UMKM sudah dilaksanakan pada 240 kabupaten/kota di 34 provinsi dan mendapatkan 9,1 juta data koperasi dan UMKM dengan kriteria nonpertanian dan menetap.
Adapun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan, pada Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta.
| Baca juga: Masyarakat Lebih Tertarik Pinjol daripada Koperasi |
Pemutakhiran data UMKM harus segera dituntaskan
Menurut Lestari, upaya untuk memutakhirkan data UMKM harus segera dituntaskan agar berbagai kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhannya bisa tepat sasaran.
Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat berharap para pemangku kebijakan konsisten dalam menerapkan upaya percepatan pertumbuhan sektor UMKM.
Melalui ketersediaan data base UMKM nasional yang lengkap dan mutakhir, ungkap Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, membuka peluang sejumlah pihak untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan UMKM nasional.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun berharap semua pihak mampu memanfaatkan data UMKM nasional dengan sebaik-baiknya dalam mendukung sejumlah sektor ekonomi kerakyatan.
"Saya sangat berharap dengan tata kelola yang semakin baik dalam pengembangan UMKM nasional, sektor ekonomi rakyat itu mampu berkontribusi lebih luas lagi bagi peningkatan kinerja perekonomian nasional," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
