IKN Nusantara. Foto: Dokumen Kementerian PUPR.
IKN Nusantara. Foto: Dokumen Kementerian PUPR.

Kompleks Istana Presiden IKN Ditargetkan Rampung Juni 2024

Husen Miftahudin • 23 Agustus 2023 16:24
Penajam Paser: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menargetkan pembangunan istana dan kantor presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rampung pada Juni 2024.
 
Ia menjelaskan progres pembangunan gedung istana negara dan lapangan upacara sebesar 22,1 persen. Sedangkan, untuk pembangunan bangunan gedung kantor presiden mencapai 27,5 persen.
 
"Sekitar Juni 2024 kita bakal rampungkan, dan pada Juli itu commissioning atau pengujian operasional semuanya," ujar Danis saat meninjau langsung pembangunan KIPP bersama awak media, dilansir Media Indonesia, Rabu, 23 Agustus 2023.

Sejumlah alat berat seperti dozer, alat gali atau eskavator terlihat dalam aktivitas pengerjaan proyek pembangunan di area ring 1 Nusantara. Rencananya upacara 17 Agustus pada 2024 digelar di area sumbu kebangsaan atau persisnya di depan proyek istana presiden di IKN.
 
Danis menerangkan, bilah-bilah sayap garuda kantor presiden di ibu kota baru bakal dipasang pada September tahun ini. Diketahui, bilah terbuat dari kuningan dengan bentuk kepakan sayap sepanjang 200 meter dengan tinggi 76 meter dan lebar 30 meter.
 
"Total ada 4.000 keping bilang. Bilah garuda kita akan bawa dari Bandung. Pemasangan pertama itu September dengan seribu keping bilah," jelasnya.
 

Total investasi capai Rp55 triliun


Ketua Satgas menyebut total nilai investasi kompleks istana presiden di IKN mencapai Rp55 triliun. Pembangunan istana presiden beriringan dengan pengerjaan bangunan empat kantor kementerian koordinator (kemenko), kantor lembaga dan Rumah Jabatan Tapak Menteri (RJTM) di KIPP.
 
Sebanyak 36 Rumah Jabatan Tapak Menteri ditargetkan rampung dan akan dihuni sebulan menjelang HUT Kemerdekaan ke-79 RI atau pada Juli 2024.
 
Dalam pantauan Media Indonesia, terlihat empat bangunan konstruksi rumah pejabat menteri koordinator tengah digarap Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dengan masing-masing dua lantai bangunan.
 
Luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubelairnya.
 
Baca juga: Bolong-Bolong Proyek IKN
 

Keterlibatan asing


Dalam kesempatan yang sama, Team Leader Manajemen Konstruksi Induk (MKI) Pembangunan IKN Nusantara Barnard Sahat R. Hutapea mengakui ada keterlibatan asing dalam pengawasan konstruksi pembangunan KIPP IKN. Namun, diklaim minim keterlibatannya.
 
Pihak asing yang dimaksud ialah Japan International Cooperation Agency (JICA), lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang.
 
"Pengawas kita mayoritas dari lokal. Cuma ada namanya intermittent visit (kunjungan bersela) dari JICA Jepang. Mereka tidak menerus datang, hanya sebulan sekali datang ke sini," ungkap dia.
 
Sahat menuturkan JICA bertugas memastikan quality assurance (QA) atau sistem manajemen kualitas yang diterapkan dalam membangun IKN sesuai standar internasional. JICA diketahui juga mengirimkan ahli atau insinyur dari Jepang dalam rangka quality assurance.
 
"Jadi mereka mengeceknya bukan setiap hari. Mereka istilahnya bekerja untuk menjamin mutu proyek-proyek yang berlangsung. Dan juga tidak ada pengawasan dari Amerika Serikat atau Tiongkok," tutup Sahat.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan