Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan program tersebut harus tetap dijalankan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta memastikan ketersediaan stok beras di pasaran.
"Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari 8-14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan, karena beras ini kebutuhannya dalam satu bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.
Ia memastikan, baik program beras SPHP maupun bantuan pangan yang disalurkan oleh pihaknya sama sekali tidak memiliki kepentingan politik di Pilpres 2024. Justru menurut dia, penyaluran tersebut ditujukan untuk menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
"Percayalah tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama. SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton, dan dalam kemasannya memuat logo Bapanas dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah," ujar dia.
Ia menyampaikan bantuan beras SPHP terbukti turut membantu perekonomian nasional untuk tetap menjaga inflasi di level rendah yakni hanya 2,57 persen, serta membantu masyarakat menengah ke bawah untuk tetap bisa membeli beras.
Adapun harga beras SPHP di zona 1 yakni Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, serta zona 3 sebesar Rp11.800 per kilogram.
| Baca juga: Indonesia Diyakini akan Surplus Beras |
Penyaluran bantuan pangan dihentikan sementara
Sebelumnya, Arief mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Arief mengatakan, penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan tidak ada politisasi pada bantuan pangan.
"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," jelas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
