Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. foto: Medcom.
Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. foto: Medcom.

Pemerintah Percepat Kebijakan Satu Peta Agar Kebijakan Lebih Efisien

Antara • 19 Juli 2024 11:17
Jakarta: Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 
baca juga: Gubernur Minta BPKS Perluas Jejaring untuk Tarik Investor ke Sabang

Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
 
"Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat," kata Prabowo, dilansir Antara, Jumat, 19 Juli 2024.
 
Menurut Prabowo, kecepatan saat ini menjadi aspek dalam pemerintah yang sangat penting. Hal itu karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien yang akan menarik investasi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyampaikan bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen dengan target investasi yang menurutnya cukup menantang yaitu Rp1.900 triliun.
 
Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di 2045 diharapkan sebesar USD30 ribu.
 
"Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Kebijakan Satu Peta menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus," kata Airlangga.

Kumpulkan 151 peta tematik

Hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi. Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare (ha).
 
Airlangga menekankan pentingnya Kebijakan Satu Peta dan perlunya memperluas manfaat dari percepatan tersebut. Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 hari ini menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat.
 
"Kami juga telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk White Paper dengan tema 'Shaping a Unified Future Beyond 2024'," ucap dia.
 
White Paper tersebut memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar dan penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan