| baca juga: Wapres: Aceh Pintu Masuk Pengembangan Keuangan Syariah Nasional |
“Manajemen (BPKS) harus membangun jejaring dengan semua pihak, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional," kata Bustami Hamzah, di Banda Aceh dikutip dari Antara, Minggu, 9 Juni 2024.
Gubernur menegaskan, BPKS Sabang dibangun untuk menarik investor, dalam rangka membangkitkan perekonomian Sabang dan Aceh secara keseluruhan.
Oleh karena itu, BPKS selaku pemegang mandat dalam mengelola kawasan tersebut harus mampu menata dengan sebaik-baiknya agar investor tertarik menanamkan modal usahanya di sana. Maka, perlu membangun jaringan secara global.
"Manfaatkan dan tata aset yang ada sebesar-besarnya untuk menarik investor, karena keberadaan investasi akan membuka lapangan kerja baru, dengan demikian kita akan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Bustami juga mengingatkan kepada seluruh jajaran BPKS agar dapat mengelola aset yang dimiliki dengan baik, dan harus dimanfaatkan untuk membangkitkan perekonomian di Sabang.
“Fasilitas dan seluruh aset yang dimiliki BPKS saat ini, maupun yang akan dibangun harus bermanfaat dan mampu menjadi daya ungkit sektor ekonomi," kata dia.
koordinasi kebijakan
Ia menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kebersamaan serta koordinasi yang baik antara BPKS dengan seluruh pemangku kebijakan terkait lainnya.“Semua harus kita lakukan dengan semangat kebersamaan, karena tidak ada orang maupun institusi yang bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan, maka akan semakin banyak yang bekerja, dan bisa meriah hasilnya," ujar Bustami.
Sementara itu, Wakil Kepala BPKS, Abdul Manan menjelaskan, arah pengembangan dan kegiatan prioritas BPKS saat ini adalah mewujudkan kawasan Sabang sebagai gerbang barat kemaritiman Indonesia berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut dia, terdapat beberapa upaya yang mereka lakukan, yaitu meningkatkan sektor ekonomi kemaritiman dan ekonomi hijau.
"Kemudian, penyediaan infrastruktur ekonomi kemaritiman berkualitas dan ramah lingkungan. Serta kita terus melakukan peningkatan tata kelola administrasi pemerintah yang baik,” katanya.
Ia menjelaskan saat ini BPKS fokus pada lima rencana, yakni sertifikasi dan digitalisasi aset/data base online aset BPKS (tanah dan bangunan) dan penataan ruang kawasan Pulo Aceh. Penuntasan pelabuhan penyeberangan Balohan dalam upaya fungsionalisasi dan komersialisasi aset.
Selanjutnya, pelaksanaan strategis bisnis melalui penyiapan dokumen Investment project ready to offer (IPRO). Pelaksanaan promosi potensi Trade, Tourism and Investment (TTI), peningkatan layanan investasi pada unit PTSP.
"Terakhir, kami lakukan fungsionalisasi dan komersialisasi aset eksisting lainnya untuk peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan investasi," kata Abdul Manan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
